Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2021, 05:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mendesak pemerintah berani mengambil skenario pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat atau lockdown di wilayah berzona merah.

Hal itu ditegaskannya untuk merespons keadaan situasi pandemi yang semakin meningkat dengan penambahan kasus baru Covid-19 pada Kamis (24/6/2021) sebanyak 20.574 orang.

"Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah. Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah," kata Netty kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Netty menyadari, pemerintah mengambil pilihan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro daripada PSBB atau lockdown.

Baca juga: Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Ia menilai, meski sama-sama mengatur soal pembatasan, antara PSBB dan PPKM mikro memiliki kadar dan ruang lingkup pembatasan yang jauh berbeda.

"Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda. PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil," ujarnya.

Selain itu, PSBB juga dinilainya berhasil menurunkan penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian secara drastis.

Ia mencontohkan bagaimana kebijakan tersebut pernah diterapkan di DKI Jakarta yang terbukti menurunkan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan.

"Sementara, dengan PPKM mikro, masyarakat cenderung lengah karena merasa tidak ada pembatasan ketat dari pemerintah untuk melakukan mobilitas. Pasar, mal, alat transportasi publik tetap penuh dan ramai," ungkap Netty.

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Menguatkan argumennya agar pemerintah menerapkan PSBB atau lockdown, Netty berpandangan bahwa implementasi PPKM mikro justru sulit dilakukan.

Hal ini karena tidak mungkin mengawasi masyarakat satu per satu agar taat protokol kesehatan.

Sementara, kesiapan aparat pengawas secara kuantitas maupun kemampuan persuasif dalam menghadapi masyarakat juga dinilainya belum teruji.

"Alhasil, PPKM mikro sudah diterapkan lama di banyak tempat, namun kasus Covid-19 masih saja melonjak. Jadi, di mana letak keberhasilannya?," tanya Netty.

Baca juga: Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Lebih lanjut, ia mengingtakan pemerintah bahwa saat ini Indonesia tengah berhadapan dengan situasi pandemi yang semakin memburuk.

Hal itu dinilainya dari jumlah kasus yang terus melonjak, zona merah semakin banyak dan meluas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com