Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Kompas.com - 25/06/2021, 05:01 WIB
Pengendara melintas di depan mural bertema Lawan COVID-19 di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/6/2021). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHAPengendara melintas di depan mural bertema Lawan COVID-19 di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/6/2021). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mendesak pemerintah berani mengambil skenario pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat atau lockdown di wilayah berzona merah.

Hal itu ditegaskannya untuk merespons keadaan situasi pandemi yang semakin meningkat dengan penambahan kasus baru Covid-19 pada Kamis (24/6/2021) sebanyak 20.574 orang.

"Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah. Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah," kata Netty kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Netty menyadari, pemerintah mengambil pilihan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro daripada PSBB atau lockdown.

Baca juga: Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Ia menilai, meski sama-sama mengatur soal pembatasan, antara PSBB dan PPKM mikro memiliki kadar dan ruang lingkup pembatasan yang jauh berbeda.

"Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda. PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, PSBB juga dinilainya berhasil menurunkan penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian secara drastis.

Ia mencontohkan bagaimana kebijakan tersebut pernah diterapkan di DKI Jakarta yang terbukti menurunkan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan.

"Sementara, dengan PPKM mikro, masyarakat cenderung lengah karena merasa tidak ada pembatasan ketat dari pemerintah untuk melakukan mobilitas. Pasar, mal, alat transportasi publik tetap penuh dan ramai," ungkap Netty.

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Menguatkan argumennya agar pemerintah menerapkan PSBB atau lockdown, Netty berpandangan bahwa implementasi PPKM mikro justru sulit dilakukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Nasional
Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

Nasional
Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Nasional
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

Nasional
Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

Nasional
Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X