Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Kompas.com - 25/06/2021, 05:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mendesak pemerintah berani mengambil skenario pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat atau lockdown di wilayah berzona merah.

Hal itu ditegaskannya untuk merespons keadaan situasi pandemi yang semakin meningkat dengan penambahan kasus baru Covid-19 pada Kamis (24/6/2021) sebanyak 20.574 orang.

"Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah. Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah," kata Netty kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Netty menyadari, pemerintah mengambil pilihan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro daripada PSBB atau lockdown.

Baca juga: Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Ia menilai, meski sama-sama mengatur soal pembatasan, antara PSBB dan PPKM mikro memiliki kadar dan ruang lingkup pembatasan yang jauh berbeda.

"Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda. PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil," ujarnya.

Selain itu, PSBB juga dinilainya berhasil menurunkan penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian secara drastis.

Ia mencontohkan bagaimana kebijakan tersebut pernah diterapkan di DKI Jakarta yang terbukti menurunkan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan.

"Sementara, dengan PPKM mikro, masyarakat cenderung lengah karena merasa tidak ada pembatasan ketat dari pemerintah untuk melakukan mobilitas. Pasar, mal, alat transportasi publik tetap penuh dan ramai," ungkap Netty.

Baca juga: Jokowi: Saya Menyambut Usulan PSBB dan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Menguatkan argumennya agar pemerintah menerapkan PSBB atau lockdown, Netty berpandangan bahwa implementasi PPKM mikro justru sulit dilakukan.

Hal ini karena tidak mungkin mengawasi masyarakat satu per satu agar taat protokol kesehatan.

Sementara, kesiapan aparat pengawas secara kuantitas maupun kemampuan persuasif dalam menghadapi masyarakat juga dinilainya belum teruji.

"Alhasil, PPKM mikro sudah diterapkan lama di banyak tempat, namun kasus Covid-19 masih saja melonjak. Jadi, di mana letak keberhasilannya?," tanya Netty.

Baca juga: Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Lebih lanjut, ia mengingtakan pemerintah bahwa saat ini Indonesia tengah berhadapan dengan situasi pandemi yang semakin memburuk.

Hal itu dinilainya dari jumlah kasus yang terus melonjak, zona merah semakin banyak dan meluas.

"Sementara sistem kesehatan kita makin kedodoran. Rumah sakit penuh, antrian pasien di IGD, antrian jenazah yang belum dikubur, limbah medis berserakan dan tenaga kesehatan makin berkurang karena terpapar atau kehabisan energi," kata dia.

Oleh karena itu, Netty berharap pemerintah memperbaiki disaster management dalam penanganan pandemi dari urusan hulu sampai ke hilir.

Baca juga: Ridwan Kamil Keberatan Jika Jabar Berlakukan PSBB Lagi

Salah satu cara yang didesak Netty kepada pemerintah adalah kebijakan PSBB ketat atau lockdown.

"Dengan Bed Occupancy Rate (BOR) yang hampir mencapai 90 persen, pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown," tegasnya.

Tak hanya PSBB atau lockdown, pemerintah juga diminta menyiapkan RS lapangan dengan memfungsikan tempat-tempat umum seperti asrama haji dan sekolah sebagai tempat isolasi bagi pasien bergejala ringan sampai sedang.

Selain itu, pemerintah juga diminta menyiagakan tenaga kesehatan dengan segala Alat Pelindung Diri (APD) dan insentifnya.

"Skenario tenaga kesehatan cadangan perlu disiapkan, termasuk bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menambah jumlah tenaga kesehatan," kata dia.

Tak lupa, ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat.

Baca juga: Dilema Wacana Pengetatan PSBB di Jakarta: Pendapatan Daerah Seret, Pandemi Terus Memburuk

Dalam hal ini, Netty mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin dengan tingkat efikasi yang memadai.

"Lalu proses distribusi yang merata dan cepat, jumlah sasaran tervaksinasi sesuai target. Serta edukasi pada masyarakat agar memahami kinerja vaksin dalam membangun kekebalan tubuh," kata Netty.

Namun, Netty mengatakan, apabila pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka masyarakat harus berdoa sungguh-sungguh agar Indonesia dapat selamat dari pandemi.

"Semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," pungkasnya.

Diketahui, kasus baru Covid-19 telah melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Baca juga: Pemprov DIY Tegaskan Lockdown atau PSBB Harus Dapat Rekomendasi Pusat

Padahal, empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, angka kasus baru Covid-19 nyatanya terus bertambah, bahkan menembus angka 20.000 kasus baru pada Kamis (24/6/2021).

Angka itu merupakan rekor tertinggi kasus baru Covid-19 sejak pandemi ini melanda di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, hingga Kamis tercatat ada 2.053.995 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com