Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Hal itu ditegaskannya untuk merespons keadaan situasi pandemi yang semakin meningkat dengan penambahan kasus baru Covid-19 pada Kamis (24/6/2021) sebanyak 20.574 orang.

"Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah. Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah," kata Netty kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Netty menyadari, pemerintah mengambil pilihan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro daripada PSBB atau lockdown.

Ia menilai, meski sama-sama mengatur soal pembatasan, antara PSBB dan PPKM mikro memiliki kadar dan ruang lingkup pembatasan yang jauh berbeda.

"Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda. PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil," ujarnya.

Selain itu, PSBB juga dinilainya berhasil menurunkan penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian secara drastis.

Ia mencontohkan bagaimana kebijakan tersebut pernah diterapkan di DKI Jakarta yang terbukti menurunkan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan.

"Sementara, dengan PPKM mikro, masyarakat cenderung lengah karena merasa tidak ada pembatasan ketat dari pemerintah untuk melakukan mobilitas. Pasar, mal, alat transportasi publik tetap penuh dan ramai," ungkap Netty.

Menguatkan argumennya agar pemerintah menerapkan PSBB atau lockdown, Netty berpandangan bahwa implementasi PPKM mikro justru sulit dilakukan.

Hal ini karena tidak mungkin mengawasi masyarakat satu per satu agar taat protokol kesehatan.

Sementara, kesiapan aparat pengawas secara kuantitas maupun kemampuan persuasif dalam menghadapi masyarakat juga dinilainya belum teruji.

"Alhasil, PPKM mikro sudah diterapkan lama di banyak tempat, namun kasus Covid-19 masih saja melonjak. Jadi, di mana letak keberhasilannya?," tanya Netty.

Lebih lanjut, ia mengingtakan pemerintah bahwa saat ini Indonesia tengah berhadapan dengan situasi pandemi yang semakin memburuk.

Hal itu dinilainya dari jumlah kasus yang terus melonjak, zona merah semakin banyak dan meluas.

"Sementara sistem kesehatan kita makin kedodoran. Rumah sakit penuh, antrian pasien di IGD, antrian jenazah yang belum dikubur, limbah medis berserakan dan tenaga kesehatan makin berkurang karena terpapar atau kehabisan energi," kata dia.

Oleh karena itu, Netty berharap pemerintah memperbaiki disaster management dalam penanganan pandemi dari urusan hulu sampai ke hilir.

Salah satu cara yang didesak Netty kepada pemerintah adalah kebijakan PSBB ketat atau lockdown.

"Dengan Bed Occupancy Rate (BOR) yang hampir mencapai 90 persen, pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown," tegasnya.

Tak hanya PSBB atau lockdown, pemerintah juga diminta menyiapkan RS lapangan dengan memfungsikan tempat-tempat umum seperti asrama haji dan sekolah sebagai tempat isolasi bagi pasien bergejala ringan sampai sedang.

Selain itu, pemerintah juga diminta menyiagakan tenaga kesehatan dengan segala Alat Pelindung Diri (APD) dan insentifnya.

"Skenario tenaga kesehatan cadangan perlu disiapkan, termasuk bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menambah jumlah tenaga kesehatan," kata dia.

Tak lupa, ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, Netty mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin dengan tingkat efikasi yang memadai.

"Lalu proses distribusi yang merata dan cepat, jumlah sasaran tervaksinasi sesuai target. Serta edukasi pada masyarakat agar memahami kinerja vaksin dalam membangun kekebalan tubuh," kata Netty.

Namun, Netty mengatakan, apabila pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka masyarakat harus berdoa sungguh-sungguh agar Indonesia dapat selamat dari pandemi.

"Semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," pungkasnya.

Diketahui, kasus baru Covid-19 telah melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Padahal, empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, angka kasus baru Covid-19 nyatanya terus bertambah, bahkan menembus angka 20.000 kasus baru pada Kamis (24/6/2021).

Angka itu merupakan rekor tertinggi kasus baru Covid-19 sejak pandemi ini melanda di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, hingga Kamis tercatat ada 2.053.995 kasus Covid-19 di Tanah Air.