Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/06/2021, 21:59 WIB

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menghimbau agar para kepala daerah mengoptimalkan pos komando (posko) Covid-19 di wilayah desa atau kelurahan.

"Jangan ada yang menolak vaksin dan berdiam diri di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," tegas Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Ia mengatakan, vaksin adalah upaya terbaik yang saat ini telah tersedia untuk mencapai kekebalan komunitas demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) perihal penanganan Covid-19.

Jokowi menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih menjadi kebijakan paling ampuh untuk menekan laju penularan virus Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"Gubernur, bupati dan wali kota (sudah) kembali meneguhkan komitmen untuk pertajam penerapan PPKM,” ujar Gus Halim, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis.

Sebagai informasi, per 24 Juni 2021 dana desa yang digunakan dalam penanganan Covid-19 mencapai Rp 3.873.756.805.641.

Baca juga: UI Kerja Sama dengan Kementerian Desa Riset Program Ketahanan Ekonomi

Selain itu, telah berdiri pos relawan Covid-19 di sejumlah 30.420 desa.

Adapun, sebanyak 17.283 desa telah miliki ruang isolasi dengan ketersedian tempat tidur mencapai 43.772 unit.

Sementara itu, terdapat 242.297 orang warga desa yang positif terpapar Covid-19.

Jumlah warga desa yang telah sembuh mencapai 212.068 orang dan jumlah yang meninggal mencapai 9.982 orang. Sejumlah 28.492 orang warga desa tengah menjalani perawatan.

Baca juga: Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

Lebih lanjut, alokasi dna desa tahun 2021 untuk padat karya tunai desa (PKTD) sebesar Rp 2.029.814.083.370 telah diberikan bagi 15.496 desa.

Untuk diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dialokasikan sebesar Rp 1.472.746.200.000 untuk 66.041 desa dengan total 4.909.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Nasional
Jika Anies Gagal Nyapres, Wacana 'Reshuffle' Disebut Berhenti dan Skenario 'All Jokowi's Men' Terealisasi

Jika Anies Gagal Nyapres, Wacana "Reshuffle" Disebut Berhenti dan Skenario "All Jokowi's Men" Terealisasi

Nasional
Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Nasional
Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Nasional
Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice' Brigadir J

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice" Brigadir J

Nasional
Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Nasional
Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Nasional
Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.