KILAS

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Kompas.com - 24/06/2021, 21:59 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Kamis (24/6/2021). DOK. Humas Kementerian Desa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menghimbau agar para kepala daerah mengoptimalkan pos komando (posko) Covid-19 di wilayah desa atau kelurahan.

"Jangan ada yang menolak vaksin dan berdiam diri di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," tegas Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Ia mengatakan, vaksin adalah upaya terbaik yang saat ini telah tersedia untuk mencapai kekebalan komunitas demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) perihal penanganan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih menjadi kebijakan paling ampuh untuk menekan laju penularan virus Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"Gubernur, bupati dan wali kota (sudah) kembali meneguhkan komitmen untuk pertajam penerapan PPKM,” ujar Gus Halim, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis.

Sebagai informasi, per 24 Juni 2021 dana desa yang digunakan dalam penanganan Covid-19 mencapai Rp 3.873.756.805.641.

Baca juga: UI Kerja Sama dengan Kementerian Desa Riset Program Ketahanan Ekonomi

Selain itu, telah berdiri pos relawan Covid-19 di sejumlah 30.420 desa.

Adapun, sebanyak 17.283 desa telah miliki ruang isolasi dengan ketersedian tempat tidur mencapai 43.772 unit.

Sementara itu, terdapat 242.297 orang warga desa yang positif terpapar Covid-19.

Jumlah warga desa yang telah sembuh mencapai 212.068 orang dan jumlah yang meninggal mencapai 9.982 orang. Sejumlah 28.492 orang warga desa tengah menjalani perawatan.

Baca juga: Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

Lebih lanjut, alokasi dna desa tahun 2021 untuk padat karya tunai desa (PKTD) sebesar Rp 2.029.814.083.370 telah diberikan bagi 15.496 desa.

Untuk diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dialokasikan sebesar Rp 1.472.746.200.000 untuk 66.041 desa dengan total 4.909.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X