Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/06/2021, 21:59 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menghimbau agar para kepala daerah mengoptimalkan pos komando (posko) Covid-19 di wilayah desa atau kelurahan.

"Jangan ada yang menolak vaksin dan berdiam diri di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," tegas Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Ia mengatakan, vaksin adalah upaya terbaik yang saat ini telah tersedia untuk mencapai kekebalan komunitas demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) perihal penanganan Covid-19.

Jokowi menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih menjadi kebijakan paling ampuh untuk menekan laju penularan virus Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"Gubernur, bupati dan wali kota (sudah) kembali meneguhkan komitmen untuk pertajam penerapan PPKM,” ujar Gus Halim, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis.

Sebagai informasi, per 24 Juni 2021 dana desa yang digunakan dalam penanganan Covid-19 mencapai Rp 3.873.756.805.641.

Baca juga: UI Kerja Sama dengan Kementerian Desa Riset Program Ketahanan Ekonomi

Selain itu, telah berdiri pos relawan Covid-19 di sejumlah 30.420 desa.

Adapun, sebanyak 17.283 desa telah miliki ruang isolasi dengan ketersedian tempat tidur mencapai 43.772 unit.

Sementara itu, terdapat 242.297 orang warga desa yang positif terpapar Covid-19.

Jumlah warga desa yang telah sembuh mencapai 212.068 orang dan jumlah yang meninggal mencapai 9.982 orang. Sejumlah 28.492 orang warga desa tengah menjalani perawatan.

Baca juga: Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

Lebih lanjut, alokasi dna desa tahun 2021 untuk padat karya tunai desa (PKTD) sebesar Rp 2.029.814.083.370 telah diberikan bagi 15.496 desa.

Untuk diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dialokasikan sebesar Rp 1.472.746.200.000 untuk 66.041 desa dengan total 4.909.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com