Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Kompas.com - 25/06/2021, 05:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"Sementara sistem kesehatan kita makin kedodoran. Rumah sakit penuh, antrian pasien di IGD, antrian jenazah yang belum dikubur, limbah medis berserakan dan tenaga kesehatan makin berkurang karena terpapar atau kehabisan energi," kata dia.

Oleh karena itu, Netty berharap pemerintah memperbaiki disaster management dalam penanganan pandemi dari urusan hulu sampai ke hilir.

Baca juga: Ridwan Kamil Keberatan Jika Jabar Berlakukan PSBB Lagi

Salah satu cara yang didesak Netty kepada pemerintah adalah kebijakan PSBB ketat atau lockdown.

"Dengan Bed Occupancy Rate (BOR) yang hampir mencapai 90 persen, pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown," tegasnya.

Tak hanya PSBB atau lockdown, pemerintah juga diminta menyiapkan RS lapangan dengan memfungsikan tempat-tempat umum seperti asrama haji dan sekolah sebagai tempat isolasi bagi pasien bergejala ringan sampai sedang.

Selain itu, pemerintah juga diminta menyiagakan tenaga kesehatan dengan segala Alat Pelindung Diri (APD) dan insentifnya.

"Skenario tenaga kesehatan cadangan perlu disiapkan, termasuk bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menambah jumlah tenaga kesehatan," kata dia.

Tak lupa, ia meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat.

Baca juga: Dilema Wacana Pengetatan PSBB di Jakarta: Pendapatan Daerah Seret, Pandemi Terus Memburuk

Dalam hal ini, Netty mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin dengan tingkat efikasi yang memadai.

"Lalu proses distribusi yang merata dan cepat, jumlah sasaran tervaksinasi sesuai target. Serta edukasi pada masyarakat agar memahami kinerja vaksin dalam membangun kekebalan tubuh," kata Netty.

Namun, Netty mengatakan, apabila pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka masyarakat harus berdoa sungguh-sungguh agar Indonesia dapat selamat dari pandemi.

"Semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," pungkasnya.

Diketahui, kasus baru Covid-19 telah melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Baca juga: Pemprov DIY Tegaskan Lockdown atau PSBB Harus Dapat Rekomendasi Pusat

Padahal, empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, angka kasus baru Covid-19 nyatanya terus bertambah, bahkan menembus angka 20.000 kasus baru pada Kamis (24/6/2021).

Angka itu merupakan rekor tertinggi kasus baru Covid-19 sejak pandemi ini melanda di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, hingga Kamis tercatat ada 2.053.995 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com