Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Kompas.com - 21/06/2021, 08:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, hampir seluruh responden yang merupakan pemilih partai politik menolak Jokowi maju lagi untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan hasil survei, pemilih Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menolak Jokowi menjadi calon presiden.

"Kalau bicara mayoritas partai-partai yang ada, hampir semua mayoritas mengatakan tidak (setuju Jokowi maju kembali jadi Presiden untuk ketiga kalinya)," kata Ade, dalam rilis survei SMRC bertajuk Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, secara daring, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

"Pendukung partai-partai lain bilang, tidak terima kalau Jokowi maju kembali sebagai calon Presiden ketiga kalinya. Seperti biasa, yang paling tinggi adalah Gerindra 78 persen. Mereka tidak terima," lanjut Ade.

Sebanyak 78 persen pemilih Jokowi tak setuju Jokowi maju lagi. Kemudian, pemilih Partai Demokrat sebanyak 75 persen.

Selanjutnya PPP 71 persen, Golkar 54 persen, dan PKB 51 persen.

"Partai lainnya barangkali tidak terlalu menonjol, tapi bayangannya bahwa mayoritas menganggap bahwa sebaiknya Jokowi tidak maju lagi untuk ketiga kalinya," kata Ade.

Sementara itu, 66 persen pemilih PDI Perjuangan setuju jika Jokowi kembali maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.

Pemilih PAN sebanyak 53 persen, Partai Nasdem 52 persen, dan PKB 44 persen.

"Ini yang paling nyata segera terlihat adalah yang menyatakan setuju Jokowi kembali menjadi Presiden ketiga kalinya adalah PDI-P 66 persen. Jadi sangat tinggi persentasenya," kata dia.

Masa jabatan presiden cukup dua periode

Sementara itu, terkait pertanyaan soal masa jabatan Presiden hanya dua kali, didapatkan hasil yang cukup berbeda jauh.

Partai Demokrat mendapatkan persentase paling tinggi, yakni 93 persen. Disusul oleh PAN 90 persen, PKS 86 persen, dan Gerindra 83 persen.

"Namun (dalam pertanyaan ini) yang rendah kecederungannya PDI-P 65 persen. Dekat-dekat PDI-P ada Nasdem 66 persen," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com