Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Kompas.com - 19/06/2021, 23:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari membeberkan alasan mengapa muncul ide wacana memasangkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu alasannya, ia optimis pasangan ini akan mampu menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat.

Selain itu, yang menarik adalah ia meyakini, pasangan Jokowi-Prabowo mampu membuat Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) saja.

"Supaya enggak terjadi polarisasi ekstrim, maka Jokowi-Prabowo gabung saja. Cebong dan Kampret gabung. Lawan kotak kosong. Insya Allah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," kata Qodari seperti dikutip Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

"Kalau mereka gabung, saya percaya akan satu calon saja. Lawan kotak kosong," tambah dia.

Adapun hal tersebut disampaikan Qodari sesaat sebelum acara syukuran peresmian Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 di Jakarta, Sabtu siang.

Kendati demikian, Qodari yang juga didapuk sebagai Penasihat Jok-Pro 2024 menyatakan bahwa usulan tersebut kembali kepada keputusan pemimpin yang akan maju pada ajang Pilpres 2024.

"Saya kira kembali pada pemimpin itu sendiri. Jokowi Prabowo mau bertemu masyarakat dan mau dengarkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Ia menyadari, gagasan mengusung Jokowi-Prabowo tentu akan menuai pro dan kontra. Sebab, dengan demikian akan muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Qodari menegaskan bahwa gagasan itu demi menekan ongkos politik yang bisa terlampau mahal pada 2024.

Senada dengan Qodari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono menyampaikan bahwa salah satu alasan dirinya mendukung gerakan tersebut adalah rasa khawatir akan polarisasi ekstrim yang mungkin terjadi di 2024.

"Pak Jokowi harus 3 periode. Kita semua bertemu, ada satu titik bahwa Pak Jokowi harus berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini untuk mencegah polarisasi ekstrem," ucap Ivan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com