Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2021, 23:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari membeberkan alasan mengapa muncul ide wacana memasangkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu alasannya, ia optimis pasangan ini akan mampu menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat.

Selain itu, yang menarik adalah ia meyakini, pasangan Jokowi-Prabowo mampu membuat Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) saja.

"Supaya enggak terjadi polarisasi ekstrim, maka Jokowi-Prabowo gabung saja. Cebong dan Kampret gabung. Lawan kotak kosong. Insya Allah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," kata Qodari seperti dikutip Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

"Kalau mereka gabung, saya percaya akan satu calon saja. Lawan kotak kosong," tambah dia.

Adapun hal tersebut disampaikan Qodari sesaat sebelum acara syukuran peresmian Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 di Jakarta, Sabtu siang.

Kendati demikian, Qodari yang juga didapuk sebagai Penasihat Jok-Pro 2024 menyatakan bahwa usulan tersebut kembali kepada keputusan pemimpin yang akan maju pada ajang Pilpres 2024.

"Saya kira kembali pada pemimpin itu sendiri. Jokowi Prabowo mau bertemu masyarakat dan mau dengarkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Ia menyadari, gagasan mengusung Jokowi-Prabowo tentu akan menuai pro dan kontra. Sebab, dengan demikian akan muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Qodari menegaskan bahwa gagasan itu demi menekan ongkos politik yang bisa terlampau mahal pada 2024.

Senada dengan Qodari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono menyampaikan bahwa salah satu alasan dirinya mendukung gerakan tersebut adalah rasa khawatir akan polarisasi ekstrim yang mungkin terjadi di 2024.

"Pak Jokowi harus 3 periode. Kita semua bertemu, ada satu titik bahwa Pak Jokowi harus berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini untuk mencegah polarisasi ekstrem," ucap Ivan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.