JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan masyarakat Kalimantan Timur mempertanyakan rencana kelanjutan pemerintah pusat membangun ibu kota negara (IKN) di wilayahnya.
Salah satunya diutarakan Pengurus FKPPI Kaltim Roni Sikadarang, yang menyampaikan pertanyaannya pada acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar.
Roni mempertanyakan bagaimana kejelasan pembangunan IKN, terutama nasib sumber daya manusia (SDM) Kaltim.
"Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan skill kami?" tanya Roni dikutip dari siaran pers KSP, Kamis (17/6/2021).
Baca juga: Surpres RUU Ibu Kota Baru Belum Diserahkan ke DPR, Ini Alasannya Menurut Istana
Begitu juga yang disampaikan Abraham dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Abraham menegaskan, dirinya mendukung proses percepatan pembangunan IKN.
"Tapi sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur masih bingung kepastiannya. Siapakah yang menjadi Ketua Badan Otorita Ibukota? Masyarakat butuh kepastian," ucap Abraham.
Ia pun menyoroti soal infrastruktur setempat yang masih banyak yang rusak.
Jalan pemerintah pusat dan jalan pemerintah daerah banyak yang tumpang tindih.
"Kami berharap, Presiden bisa memberikan mandat yang jelas dalam mengelola jalan," tuturnya.
Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong mengatakan, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur hanya menggunakan 10 persen dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Sementara itu, biaya lainnya didapatkan dari investasi.
Dengan demikian, diharapkan investasi yang masuk membutuhkan SDM, terutama dari Kaltim.
"Pembangunan IKN hanya 10 persen dari APBN dan sisanya investasi. Sehingga dibutuhkan SDM yang kelas dunia, tidak hanya menjadi birokrat," ujar Wandy.
"Sehingga masyarakat Kalimantan Timur harus menjadi tenaga-tenaga profesional. Bukan hanya menjadi pegawai negeri, tidak cuma balai latihan kerja," kata dia.
Baca juga: KSP: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Bakal Perhatikan Kearifan Lokal