Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Kompas.com - 18/06/2021, 10:10 WIB
Gambaran akses menuju lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAGambaran akses menuju lokasi titik nol Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan masyarakat Kalimantan Timur mempertanyakan rencana kelanjutan pemerintah pusat membangun ibu kota negara (IKN) di wilayahnya.

Salah satunya diutarakan Pengurus FKPPI Kaltim Roni Sikadarang, yang menyampaikan pertanyaannya pada acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar.

Roni mempertanyakan bagaimana kejelasan pembangunan IKN, terutama nasib sumber daya manusia (SDM) Kaltim.

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan skill kami?" tanya Roni dikutip dari siaran pers KSP, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Surpres RUU Ibu Kota Baru Belum Diserahkan ke DPR, Ini Alasannya Menurut Istana

Begitu juga yang disampaikan Abraham dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Abraham menegaskan, dirinya mendukung proses percepatan pembangunan IKN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur masih bingung kepastiannya. Siapakah yang menjadi Ketua Badan Otorita Ibukota? Masyarakat butuh kepastian," ucap Abraham.

Ia pun menyoroti soal infrastruktur setempat yang masih banyak yang rusak.

Jalan pemerintah pusat dan jalan pemerintah daerah banyak yang tumpang tindih.

"Kami berharap, Presiden bisa memberikan mandat yang jelas dalam mengelola jalan," tuturnya.

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong mengatakan, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur hanya menggunakan 10 persen dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Sementara itu, biaya lainnya didapatkan dari investasi.

Dengan demikian, diharapkan investasi yang masuk membutuhkan SDM, terutama dari Kaltim.

"Pembangunan IKN hanya 10 persen dari APBN dan sisanya investasi. Sehingga dibutuhkan SDM yang kelas dunia, tidak hanya menjadi birokrat," ujar Wandy.

"Sehingga masyarakat Kalimantan Timur harus menjadi tenaga-tenaga profesional. Bukan hanya menjadi pegawai negeri, tidak cuma balai latihan kerja," kata dia.

Baca juga: KSP: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Bakal Perhatikan Kearifan Lokal

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X