Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Kompas.com - 18/06/2021, 08:21 WIB
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito Dok. Humas BNPBJubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pengetatan penerapan protokol kesehatan merupakan cara yang ampuh untuk menangkal apa pun varian virus corona yang ada di Indonesia.

Disiplin menerapkan protokol kesehatan disebut dapat memutus rantai penularan Covid-19 secara efektif.

"Apa pun jenis variannya, yang perlu kita lakukan adalah memperketat protokol kesehatan. Tidak ada jalan lain karena dengan itulah kita dapat memutus rantai penularan secara efektif dan efisien," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

Dia melanjutkan, pemerintah akan terus melakukan proses whole genome sequencing (WGS) untuk menjadi dasar dalam mengambil kebijakan kesehatan yang tepat, khususnya untuk mengontrol penyebaran varian baru virus corona di Indonesia.

"Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pengecekan WGS di laboratorium dari yang sebelumnya membutuhkan waktu dua minggu menjadi satu minggu," ungkap Wiku.

Baca juga: Menilik Efektivitas Vaksin dalam Menangkal Virus Corona Varian Delta...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semakin cepat waktu pemeriksaan ini, data yang didapat makin aktual dan akan dapat dilakukan penanganan yang cepat," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, terdapat tiga varian virus corona yang diyakini menular lebih cepat.

Hal ini memperberat gejala Covid-19 saat ini yang menyebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Ketiga varian virus corona tersebut mewujud dalam 145 kasus variant of concern (VOC) yang berada di Indonesia.

Ketiga varian virus corona tersebut ialah B.117 yang berasal dari Inggris, B.1351 yang berasal dari Afrika Selatan, dan B.1617.2 yang berasal dari India.

"Hingga 13 Juni 2021, dari total 1.989 sekuens yang diperiksa, telah dideteksi 145 sekuens VOC. Sebanyak 36 kasus B.117, lima kasus B.1351, dan 104 kasus B.1617.2," katanya dikutip dari Antara, Selasa (15/6/2021).

Nadia mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah setempat untuk terus memperketat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro demi mencegah penyebarluasan varian baru virus corona di masyarakat.

Baca juga: Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Menurut Nadia, varian baru virus corona itu menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Batam (Kepulauan Riau) dengan satu kasus berjenis B.117, serta Medan dan Tanjung Balai (Sumatera Utara) sebanyak dua kasus B.117.

Palembang, Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) sebanyak empat kasus masing-masing satu kasus B.117 dan tiga kasus B.1617.2.

Selanjutnya di Dumai (Riau) sebanyak satu kasus B.117, DKI Jakarta sebanyak 48 kasus terdiri dari 24 kasus B.117, empat kasus B.1351, dan 20 kasus B.1617.2.

"Selain DKI Jakarta, kasus terbanyak juga terdeteksi di Brebes, Cilacap, dan Kudus (Jawa Tengah) sebanyak 76 kasus. Masing-masing satu kasus B.117 dan 75 kasus B.1617.2," katanya.

Sebaran lokasi lainnya, kata Nadia, juga berada di Karawang (Jawa Barat) sebanyak dua kasus, yakni B.117. Kemudian Surabaya (Jawa Timur) sebanyak tiga kasus, yakni dua kasus B.117 dan satu kasus B.1351.

Lalu, Denpasar (Bali) sebanyak satu kasus B.117, Gunung Mas, Palangkaraya (Kalimantan Tengah) sebanyak tiga kasus B.1617.2. Selanjutnya sebanyak satu kasus B.117 terdeteksi di Tapin (Kalimantan Selatan) dan tiga kasus B.1617.2 di Samarinda (Kalimantan Timur).

Baca juga: Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nadia melanjutkan, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro agar bisa menekan kembali laju penularan Covid-19.

"Perpanjangan kebijakan tersebut berlaku selama dua pekan, terhitung sejak Selasa (15/6/2021). PPKM mikro kali ini merupakan tahap ke-10 yang diberlakukan di 34 provinsi di Tanah Air," katanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.