Komnas HAM: Sumber Pelanggaran Kebebasan Tak Hanya 4 Pasal UU ITE yang Akan Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, sumber pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tak hanya berasal dari empat pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menyebut pasal lain yang selama ini kerap bersinggungan dengan masyarakat antara lain Pasal 26 Ayat 3 terkait penghapusan informasi dan Pasal 40 Ayat 2A serta 2B terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses.

"Pasal 43 ayat 3 dan 6 terkait penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan," ujar Sandrayati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Komnas HAM Pertanyakan Dasar Pemerintah Hanya Revisi 4 Pasal UU ITE

Dengan adanya fakta tersebut, pihaknya pun mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya merevisi empat pasal.

"Komnas HAM RI mempertanyakan dasar pemerintah yang hanya akan merevisi Pasal 27, 28, 29, dan 36," kata dia.

Di samping itu, Sandrayati menilai revisi terbatas empat pasal UU ITE bukan menjadi solusi atas ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi yang selama ini terjadi.

Apalagi, revisi tersebut juga sejalan dengan rencana pemerintah menambah satu pasal dalam UU ITE.

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Satu pasal tersebut, yakni pasal 45C. Pasal ini dianggap berpotensi menjadi ancaman baru bagi masyarakat.

"Penambahan pasal baru yaitu Pasal 45C yang mengadopsi ketentuan peraturan perundangan-undangan tahun 1946 sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian sehingga menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia di ruang digital," kata dia.

Ia menambahkan, pada dasarnya Komnas HAM mendukung langkah pemerintah yang akan merevisi terbatas UU ITE.

Menurut dia, revisi tersebut bertujuan guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Baca juga: Mahfud: Masukan Masyarakat Masih Terbuka Sebelum Draf Revisi UU ITE Dikirim ke DPR

Kendati demikian, revisi ini seharusnya tetap mengedepankan prinsip HAM.

"Revisi tersebut selayaknya mengedepankan prinsip-prinsip HAM karena seluruh kebijakan harus mengadopsi prinsip-prinsip dan norma HAM," ujar Sandrayati.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan merevisi empat pasal UU ITE setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Keempat pasal yang bakal direvisi meliputi Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36.

Perbaikan ini juga satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.