Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kompas.com - 15/06/2021, 15:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim meminta proses vaksinasi Covid-19 dipercepat lantaran lonjakan kasus positif virus corona yang kembali terjadi beberapa hari terakhir.

Secara khusus, ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo memimpin secara langsung program vaksinasi agar berbagai hambatan yang ada dapat terselesaikan.

"Mau tidak mau, entah bagaimana caranya, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat. Untuk percepatan vaksinasi inilah, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah," kata Luqman dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, percepatan vaksinasi ini dapat tercapai apabila dalam satu hari program menjangkau minimal dua juta orang.

Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, bukan tidak mungkin akan tercipta kekebalan komunal dalam waktu yang tidak lama.

"Maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," ucap dia. 

Kendati demikian, Luqman menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah daerah.

Ia menilai, ada dua faktor yang terjadi yaitu pertama, adanya varian baru virus corona yang diperkirakan lebih cepat penularannya.

Faktor kedua meningkatnya kasus itu dinilai karena kebijakan pemerintah mengizinkan tempat wisata dibuka saat libur panjang Lebaran.

"Kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang lebaran kemarin, layak disebut sebagai faktor yang membuat parah penyebaran Covid-19 saat ini," ucap Luqman.

Baca juga: Dua Guru dan Kepsek SDN Kenari 08 Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Lebih lanjut, Luqman juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bergerak cepat menindaklanjut adanya lonjakan kasus Covid-19 dengan mengencangkan kembali pelaksaanaan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemi Covid-19 terjadi secara meluas," ujar dia. 

Menurut dia, lonjakan kasus itu juga terjadi karena sebagian pemda mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerah sendiri.

Meski mengapresiasi instruksi tersebut, Luqman tetapi menilai bahwa hal itu belum cukup mengatasi masalah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com