Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Kompas.com - 15/06/2021, 14:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran pemerintah daerah (pemda) DKI ke Istana Negara, Selasa (15/6/2021).

Dalam kesempatan itu, presiden memerintahkan pemda mempercepat vaksinasi Covid-19.

Instruksi ini merespons lonjakan kasus Covid-19 dan masuknya varian baru virus corona yang berasal dari India di wilayah Ibu Kota Negara pasca libur Idul Fitri 2021.

"Presiden meminta kepada masyarakat Jakarta seperti daerah-daerah yang padat itu harus cepat divaksin," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai pertemuan.

Prasetyo mengatakan, percepatan vaksinasi akan diutamakan di daerah padat penduduk seperti pelabuhan dan perkampungan.

Baca juga: Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

"Dan targetnya Pak Presiden juga minta kepada Jakarta untuk 85 persen (divaksinasi)," ujarnya.

Selain itu, lanjut Prasetyo, presiden juga memerintahkan agar pemakaian masker di wilayah DKI ditingkatkan.

Pencegahan virus melalui penggunaan masker dinilai sangat efektif. Namun, menurut data, baru 78 persen penduduk DKI yang mengenakan masker.

Oleh karenanya, pemda ingin angka itu ditingkatkan hingga 95 persen.

Prasetyo mengatakan, pihaknya juga akan terus menggenjot sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ke daerah-daerah padat penduduk.

"Di perkampungan, daerah padat penduduk, pelabuhan, itu tuh banyak sekali orang yang belum percaya adanya Covid mungkin ya. Nah kita sebagai pemerintah daerah mensosialisasi itu," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19


Selanjutnya, sebagaimana arahan presiden, jajaran pemda DKI juga berjanji memperbanyak tinjauan ke lapangan atau daerah-daerah dengan tingkat penularan virus corona yang tinggi.

"Pak Presiden mengarahkan kepada kita perlu tindakan lapangan. Jadi kalau saya melihat, gubernur, kami, Pangdam, Kapolda, itu harus banyak di lapangan," kata Prasetyo.

Adapun selain Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi, dalam pertemuan itu hadir pula Pangdam JayaMayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan para wali kota serta kapolres se-DKI Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Pulau Jawa mencatatkan kenaikan kasus Covid-19 yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Dari sejumlah provinsi, DKI Jakarta menjadi wilayah yang lonjakan kasusnya paling tinggi.

"DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan di mana dalam 10 hari saja kasusnya meningkat lebih dari 300 persen," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/6/2021).

Wiku mengatakan, pada 1 Juni 2021 kasus Covid-19 harian di Ibu Kota Negara mencapai 519 kasus. Angka ini melonjak drastis pada 10 Juni 2021, yakni 2.091 kasus Covid-19 dalam satu hari.

Selain peningkatan kasus baru, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan virus corona di DKI juga mengalami lonjakan mencapai 62,13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com