Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kompas.com - 15/06/2021, 15:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim meminta proses vaksinasi Covid-19 dipercepat lantaran lonjakan kasus positif virus corona yang kembali terjadi beberapa hari terakhir.

Secara khusus, ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo memimpin secara langsung program vaksinasi agar berbagai hambatan yang ada dapat terselesaikan.

"Mau tidak mau, entah bagaimana caranya, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat. Untuk percepatan vaksinasi inilah, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah," kata Luqman dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, percepatan vaksinasi ini dapat tercapai apabila dalam satu hari program menjangkau minimal dua juta orang.

Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, bukan tidak mungkin akan tercipta kekebalan komunal dalam waktu yang tidak lama.

"Maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," ucap dia. 

Kendati demikian, Luqman menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah daerah.

Ia menilai, ada dua faktor yang terjadi yaitu pertama, adanya varian baru virus corona yang diperkirakan lebih cepat penularannya.

Faktor kedua meningkatnya kasus itu dinilai karena kebijakan pemerintah mengizinkan tempat wisata dibuka saat libur panjang Lebaran.

"Kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang lebaran kemarin, layak disebut sebagai faktor yang membuat parah penyebaran Covid-19 saat ini," ucap Luqman.

Baca juga: Dua Guru dan Kepsek SDN Kenari 08 Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Lebih lanjut, Luqman juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bergerak cepat menindaklanjut adanya lonjakan kasus Covid-19 dengan mengencangkan kembali pelaksaanaan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemi Covid-19 terjadi secara meluas," ujar dia. 

Menurut dia, lonjakan kasus itu juga terjadi karena sebagian pemda mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerah sendiri.

Meski mengapresiasi instruksi tersebut, Luqman tetapi menilai bahwa hal itu belum cukup mengatasi masalah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com