Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kompas.com - 15/06/2021, 15:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim meminta proses vaksinasi Covid-19 dipercepat lantaran lonjakan kasus positif virus corona yang kembali terjadi beberapa hari terakhir.

Secara khusus, ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo memimpin secara langsung program vaksinasi agar berbagai hambatan yang ada dapat terselesaikan.

"Mau tidak mau, entah bagaimana caranya, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat. Untuk percepatan vaksinasi inilah, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah," kata Luqman dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, percepatan vaksinasi ini dapat tercapai apabila dalam satu hari program menjangkau minimal dua juta orang.

Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, bukan tidak mungkin akan tercipta kekebalan komunal dalam waktu yang tidak lama.

"Maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," ucap dia. 

Kendati demikian, Luqman menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah daerah.

Ia menilai, ada dua faktor yang terjadi yaitu pertama, adanya varian baru virus corona yang diperkirakan lebih cepat penularannya.

Faktor kedua meningkatnya kasus itu dinilai karena kebijakan pemerintah mengizinkan tempat wisata dibuka saat libur panjang Lebaran.

"Kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang lebaran kemarin, layak disebut sebagai faktor yang membuat parah penyebaran Covid-19 saat ini," ucap Luqman.

Baca juga: Dua Guru dan Kepsek SDN Kenari 08 Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Lebih lanjut, Luqman juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bergerak cepat menindaklanjut adanya lonjakan kasus Covid-19 dengan mengencangkan kembali pelaksaanaan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemi Covid-19 terjadi secara meluas," ujar dia. 

Menurut dia, lonjakan kasus itu juga terjadi karena sebagian pemda mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerah sendiri.

Meski mengapresiasi instruksi tersebut, Luqman tetapi menilai bahwa hal itu belum cukup mengatasi masalah.

Sebab, ia melihat sudah terjadi kejenuhan masyarakat yang meluas di tengah naiknya kembali angka penularan Covid-19.

Hal itu dinilainya sangat merisaukan. Luqman berharap pemerintah terus meyakinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: F-PAN Usul Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Kunjungi Mal hingga Tempat Wisata di Jakarta

Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan pasca libur Lebaran 2021.

Tiga minggu selepas Lebaran, kasus virus corona tercatat naik lebih dari 50 persen.

"Di tahun ini terjadi kenaikan sebesar 53,4 persen pada tiga minggu setelah periode Idul Fitri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/6/2021).

Penambahan kasus harian pun terus meningkat. Beberapa hari terakhir kasus Covid-19 bertambah lebih dari 8.000 kasus setiap harinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com