Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Kompas.com - 15/06/2021, 13:12 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk hadir dan menjalani pemeriksaan pada Kamis (17/6/2021).

Anam menyebutkan, komitmen itu disampaikan dalam diskusi yang terjadi antara pihak Komnas HAM dengan Biro Hukum KPK yang terjadi pada Senin (14/6/2021) kemarin.

"Sudah ada komitmen yang baik, pimpinan KPK akan datang pemeriksaan Komnas HAM pada hari Kamis besok," tutur Anam dalam konferensi pers yang dikutip dari YouTube Humas Komnas HAM, Selasa (15/6/2021). 

"Jadi kolega kami dari KPK akan datang, dan akan mempersiapkan apa saja yang memang dibutuhkan pada proses pendalaman, proses klarifikasi, proses informasi, dan mungkin juga akan disiapkan juga oleh teman-teman KPK, proses penjelasan yang lebih komprehensif," kata dia.

Baca juga: Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Meski demikian, Anam belum menjelaskan secara detail soal waktu pemeriksaan.

Ia mengeklaim bahwa pihaknya sudah menjelaskan pada Biro Hukum KPK tentang apa saja yang mesti disiapkan dalam pemeriksaan tersebut.

"Disepakati soal waktu, harinya hari Kamis, jam belum ditentukan. Apa saja yang perlu disiapkan sudah kami jelaskan, konteks panggilan juga sudah kami jelaskan," kata dia.

Anam berharap agar pemeriksaan hari Kamis bisa terlaksana dengan baik. Sehingga, Komnas HAM mendapatkan informasi dan klarifikasi dari pimpinan KPK terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk para pegawai lembaga antirasuah itu.

Selain itu, Anam juga berharap agar jadwal pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan TWK pada hari Rabu dan Kamis pekan ini bisa terselenggara.

 

Baca juga: Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

Sehingga, pekan depan Komnas HAM dapat melanjutkan pemeriksaan dengan melibatkan pendapat para ahli.

"Kami berharap instansi yang memiliki jadwal hari besok, Rabu dan Kamis, itu sesuai dengan jadwal dan datang. Sehingga minggu berikutnya kami sudah bisa memulai memanggil para ahli," kata dia.

Ia menerangkan bahwa Komnas HAM akan melibatkan setidaknya tiga ahli dengan latar belakang yang berbeda untuk memberi masukan terkait penyelenggaraan TWK.

"Ahli kami mintai bagaimana pendapatnya terkait dengan ini semua. Kami sudah menimbang ada tiga background ahli yang kami libatkan dalam tes TWK ini," kata Anam.

Baca juga: Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Komnas HAM memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan penyelengaraan TWK yang diselenggaran oleh KPK sebagai syarat alih status pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, para staf Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah diperiksa Komnas HAM pekan lalu. Pemeriksaan juga akan dilakukan pada Badan Psikologi dan Intelijen Angkatan Darat.

Komnas HAM melakukan pemeriksaan setelah mendapat laporan dari Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan tentang nasib 75 pegawai yang dibebastugaskan karena tak lolos TWK.

Dalam perkembangannya pimpinan KPK menyatakan bahwa 51 pegawai dianggap tetap tak bisa menjadi ASN. Sementara, 24 sisanya masih mendapatkan kesempatan dengan mengikuti pendidikan kewarganeraaan dan wawasan kebangsaan.

Polemik terkait TWK terus terjadi, pasca banyak pihak menyatakan bahwa tes tersebut memiliki sejumlah masalah. 

Misalnya, soal-soal yang disampaikan menyentuh ranah privat, serta pengadaannya yang dinilai melanggar hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com