Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Kompas.com - 15/06/2021, 12:28 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengelar audiensi bersama koalisi masyarakat sipil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (14/6/2021). Kemenko PolhukamMenko Polhukam Mahfud MD mengelar audiensi bersama koalisi masyarakat sipil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan penyusunan Omnibus Law Digital bakal menampung masukan masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud saat mengelar audiensi bersama koalisi masyarakat sipil di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (14/6/2021).

"Dalam penyusunannya akan membuka lebar masukan dari masyarakat," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Mahfud menjelaskan Omnibus Law Digital nantinya akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita.

"Namun demikian pembuatan Omnibus Law bidang digital akan masuk dalam rencana jangka panjang," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, Ketua PAKU ITE Muhammad Arsyad, dan Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Bakal Buat Omnibus Law Bidang Digital

Kemudian Rizky Yudha dari LBH Pers, Nenden Arum dari Safenet dan Andi M Rezaldy dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri berharap pihaknya dilibatkan dalam pembuatan Omnibus Law Digital.

"Untuk soal Omnibus Law Digital juga masih tahap wacana, dan kami juga diharapkan untuk memberikan masukan," ungkap Nurina.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan membuat Omnibus Law Digital setelah menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Laporan itu berupa bahayanya dunia digital yang sudah merambah di sejumlah negara.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pun merencanakan pembuatan aturan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.