Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Langkah Jokowi yang Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024 Sudah Tepat

Kompas.com - 15/06/2021, 10:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, langkah yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk meminta relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pemilu 2024, sudah tepat.

Pasalnya, Demokrat berpandangan bahwa saat ini yang seharusnya menjadi fokus bersama adalah penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo sudah memilih langkah tepat. Fokus pada penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Menurut Herzaky, akan kurang elok dan kurang pas apabila Presiden Jokowi ikut membahas dan terlibat aktif dalam persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Jokowi dinilai masih punya tanggung jawab besar untuk bersama rakyat menghadapi pandemi.

"Rakyat memilih beliau untuk mengurus negara ini, mengurus rakyat, untuk periode kedua 2019-2024. Bukan untuk ikut-ikutan memikirkan Pilpres 2024 yang masih tiga tahun lagi," ujarnya.

Baca juga: Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Terlebih, lanjut dia, masa tugas Jokowi sebagai Presiden RI masih cukup panjang yaitu tersisa tiga tahun.

Oleh karena itu, Herzaky berpendapat bahwa sebaiknya tidak ada yang menarik Jokowi untuk kepentingan politik praktis 2024.

"Biarkan beliau menyelesaikan masa jabatannya dengan baik dulu hingga 2024," tuturnya.

Kendati demikian, Partai Demorkat menyadari bahwa angin Pilpres 2024 bertiup cukup kencang ke berbagai lini.

Menurut Herzaky, saat ini seakan hampir tak ada ruang yang tidak terkena demam Pilpres 2024 yang terlalu dini.

Atas hal tersebut, ia berpesan agar ruang untuk membahas Pilpres 2024 di masyarakat, tak dihalang-halangi atau dibatasi.

"Tentunya, kita tidak bisa menghalang-halangi jika ada rakyat atau elemen masyarakat yang membahas Pilpres 2024. Namanya aspirasi publik, dalam iklim demokrasi, sah-sah saja," kata dia.

"Jangan malah karena tidak sesuai dengan maunya kita, kemudian malah dihalang-halangi. Jadi, ruang untuk membahas Pilpres 2024, jangan malah dibatasi," sambung Herzaky.

Baca juga: Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pilpres 2024.

Jika waktunya sudah tepat, kata Jokowi, ia akan angkat bicara soal hal itu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Seknas Jokowi yang digelar Sabtu (12/6/2021).

"Nanti pada saatnya, saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini kemudinya akan kita arahkan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com