Kompas.com - 14/06/2021, 15:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo tiba-tiba menyampaikan pesan khusus kepada para relawannya untuk Pilpres 2024.

Pesan khusus itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi yang dihadiri Kepala Negara secara daring.

Dalam sambutannya itu Jokowi berpesan agar para relawannya tak buru-buru menentukan sikap atau mendukung sosok tertentu untuk diajukan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Baca juga: Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

"Beberapa minggu terakhir ini saya banyak ditanya oleh Relawan Jokowi di mana-mana. Mereka bertanya kepada saya, Pak, apa arahan Bapak pada kami dalam menghadapi Pilpres 2024? Kemudian bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan berikutnya, masa kita diam saja pak?" kata Jokowi.

"Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar, sabar dulu. Tidak usah tergesa-gesa, enggak usah grasah-grusuh," tuturnya.

Ia meyakini, Seknas Jokowi akan ditarik-tarik oleh para calon yang ingin maju pada Pilpres 2024 dan banyak pihak yang hendak mendekati para relawan.

Hal ini, kata Jokowi, karena keberhasilan relawan mengantarkan dirinya menempati kursi Presiden RI hingga dua periode.

"Dan sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik mendukung si A, sudah ada yang dirayu-rayu mendukung si B, dan dirangkul oleh si C dan sebagainya. Tapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu," ujar Jokowi.

Baca juga: Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024


Pengakuan Sekjen Seknas Jokowi

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, membenarkan pernyataan Kepala Negara bahwa pihaknya didekati sejumlah politisi dan tokoh yang hendak maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Dan bukan hanya Seknas yang didekati, tapi mungkin organ (relawan) lainnya juga. Didekati dalam arti ditanya Seknas 2024 mau dukung siapa," kata Dedy kepada Kompas.com.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.