Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Kompas.com - 14/06/2021, 17:49 WIB
Terdakwa Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19, di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021). Agenda persidangan yaitu mendengarkan keterangan dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahTerdakwa Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19, di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021). Agenda persidangan yaitu mendengarkan keterangan dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Suyuti mengaku menerima uang sebesar Rp 508 juta dari eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Adapun uang tersebut diberikan oleh tim teknis dari pihak Juliari yakni Kukuh Ary Wibowo. Suyuti menjadi saksi dalam sidang kasus suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dengan terdakwa Juliari Batubara.

"Ada titipan dari Pak Menteri, Pak Juliari Batubara jumlahnya agak banyak sekitar Rp500-an juta dalam bentuk dolar Singapura, yaitu 48.000 dollar Singapura," kata Suyuti dalam persidangan tipikor, seperti dilansir dari Antara, Senin (14/6/2021).

"Setara Rp 508,8 juta," ujar dia.

Baca juga: Saksi: Eks Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus Sering Bertamu ke Ruangan Juliari

Suyuti mengatakan, pemberian uang itu dilakukan di Hotel Grand Candi, Semarang saat pertemuan Mensos dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Uang tersebut dimasukkan dalam amplop. Ia pun mengaku tak tahu menahu dari mana asal uang yang diberikan oleh Juliari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Awalnya saya pernah ditelepon Mas Adi Wahyono, katanya nanti di Semarang ada titipan, juga awalnya tidak disampaikan titipan siapa," ujarnya.

Adi Wahyono diketahui adalah Kabiro Umum Kementerian Sosial sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kemensos.

Setelah menerima uang tersebut Suyuti berkumpul bersama pengurus DPC PDI-P Kendal.

Baca juga: Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Uang tersebut, juga sudah habis dipakai untuk mendukung calon bupati dari PDI-P Tino Indra Wardono.

"Saya dipanggil Mas Kukuh. 'mas, sini mas', di sekitaran situ saja. Ini mas untuk membantu kegiatan DPC dan PAC (Pengurus Anak Cabang), lalu saya sampaikan terima kasih," ucapnya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mendalami isi berita acara pemeriksaan (BAP) milik Suyuti.

"Dalam BAP saudara menerangkan 'Setelah saya menerima uang Kukuh sebagai uang titipan Mensos Juliari dalam dolar Singapura, uang itu saya bawa dan saya tunjukkan ke teman-teman di Kantor DPC PDI-P Kendal. Di sana direspons kenapa bentuk dollar begitu bagaimana bisa dibagikan? Kemudian saya lihat dulu dengan Pak Munawir sebagai ketua pemenangan internal PDI-P untuk pilkada dimana daerah-daerah yang masih berpotensi untuk bisa dimenangkan akan diberikan dana operasional', apa benar?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Suyuti.

Baca juga: Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X