Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kompas.com - 13/06/2021, 20:31 WIB
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Berkas perkara Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 memasuki tahap dua dan siap disidangkan di pengadilan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Berkas perkara Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 memasuki tahap dua dan siap disidangkan di pengadilan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Jabodetabek akan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).\

Kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora berharap, gugatan warga tersebut tidak dihambat.

"Jadi kita berharap agar Pengadilan Jakarta Pusat tidak menghambat gugatan ini, kemudian menerima dengan tangan terbuka," ujar Nelson, dalam konferensi pers, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nelson menuturkan, gugatan ini merupakan langkah warga penerima bansos untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Juliari, baik dalam konteks reparasi maupun kompensasi.

Selain itu, Nelson menambahkan, gugatan tersebut merupakan upaya penggabungan perkara yang tengah dihadapi Juliari, yakni kasus dugaan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi nanti ada dua putusan, perkara pidana dan perkara perdata, dalam hal ini ganti rugi," kata Nelson.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, praktik korupsi terkait pengadaan bansos membuat masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 semakin terbebani.

"Korupsi yang dilakukan Juliari bersama komplotan dan kroninya termasuk korupsi yang paling keji sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena, sedang parah-parahnya bencana, uang itu justru jadi bancakan," kata Kurnia.

Baca juga: Vendor Paket Bansos Covid-19 Akui Beri Fee untuk Anak Buah Juliari Batubara

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Juliari menerima fee terkait pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.

Uang itu diterima Juliari dari 109 perusahaan. Diduga uang itu diterima Juliari melalui dua stafnya, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Majelis hakim juga telah memvonis dua penyuap Juliari dalam perkara ini yaitu Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utomo, Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke.

Keduanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keduanya terbukti telah melakukan suap kepada Juliari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X