UU KPK Lahir di Era Megawati, Jokowi: Bukti Kepemimpinan Antikorupsi

Kompas.com - 11/06/2021, 16:57 WIB
Tangkapan layar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021). KOMPAS.com/RAHEL NARDATangkapan layar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan Sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Jumat (11/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah kebijakan yang lahir di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat sebagai wakil presiden ke-8 dan presiden ke-5 RI.

Salah satu kebijakan yang dilahirkan yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan virtual dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Unhan kepada Megawati, Jumat (11/6/2021).

"Terlalu banyak kebijakan yang bisa ditunjukkan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau, mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya Undang-undang Sistem Jaminan Nasional, lahirnya Perppu dan Undang-undang Antiterorisme, lahirnya Undang-undang KPK, dan masih banyak lagi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Universitas Pertahanan Official.

Baca juga: Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

Kebijakan-kebijakan tersebut, kata Jokowi, menunjukkan kepemimpinan Megawati dalam membela rakyat, memperjuangkan demokrasi, dan semangat antikorupsi.

"Semua itu sekali lagi menunjukkan kepemimpinan strategis beliau dalam membela kepentingan rakyat, dalam memperjuangkan demokrasi dan antikorupsi, dan memperjuangkan kepentingan kepentingan nasional lainnya," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Jokowi, keteguhan dan konsistensi Megawati sudah teruji dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil, memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat, serta menjaga kedaulatan negara.

Megawati dinilai sebagai aktivis pejuang demokrasi, simbol keberanian dalam memperjuangkan hak-hak politik rakyat.

Ketua Umum PDI-P itu, kata Jokowi, telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah yang pada akhirnya membuahkan reformasi.

"Sebagai seorang politisi, Ibu Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi itu tidak harus berada di dalam pemerintahan, menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Baca juga: Unhan Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Megawati, Jokowi: Keputusan Tepat...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Nasional
IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

IDI Minta Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak-anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X