Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU KPK Lahir di Era Megawati, Jokowi: Bukti Kepemimpinan Antikorupsi

Kompas.com - 11/06/2021, 16:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah kebijakan yang lahir di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat sebagai wakil presiden ke-8 dan presiden ke-5 RI.

Salah satu kebijakan yang dilahirkan yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan virtual dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Unhan kepada Megawati, Jumat (11/6/2021).

"Terlalu banyak kebijakan yang bisa ditunjukkan untuk menggambarkan kepemimpinan strategis beliau, mulai dari ekonomi kerakyatan, lahirnya Undang-undang Sistem Jaminan Nasional, lahirnya Perppu dan Undang-undang Antiterorisme, lahirnya Undang-undang KPK, dan masih banyak lagi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Universitas Pertahanan Official.

Baca juga: Jokowi Puji Pemerintahan Megawati, Sebut UU KPK Kebijakan Strategis

Kebijakan-kebijakan tersebut, kata Jokowi, menunjukkan kepemimpinan Megawati dalam membela rakyat, memperjuangkan demokrasi, dan semangat antikorupsi.

"Semua itu sekali lagi menunjukkan kepemimpinan strategis beliau dalam membela kepentingan rakyat, dalam memperjuangkan demokrasi dan antikorupsi, dan memperjuangkan kepentingan kepentingan nasional lainnya," tuturnya.

Menurut Jokowi, keteguhan dan konsistensi Megawati sudah teruji dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil, memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat, serta menjaga kedaulatan negara.

Megawati dinilai sebagai aktivis pejuang demokrasi, simbol keberanian dalam memperjuangkan hak-hak politik rakyat.

Ketua Umum PDI-P itu, kata Jokowi, telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah yang pada akhirnya membuahkan reformasi.

"Sebagai seorang politisi, Ibu Megawati Soekarnoputri telah memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjadi politisi itu tidak harus berada di dalam pemerintahan, menjadi politisi harus siap di dalam pemerintahan dan harus siap berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Baca juga: Unhan Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Megawati, Jokowi: Keputusan Tepat...

Jokowi juga menyebut Megawati seorang pemimpin strategis. Sejarah mencatat putri Presiden Soekarno itu berperan besar dalam mendorong dan mengawal reformasi besar pada tata politik dan pemerintahan di Indonesia.

Oleh karenanya, keputusan tepat Unhan memberikan gelar kehormatan kepada Mega.

Presiden melanjutkan, karakter kepemimpinan Megawati, sangat dibutuhkan setiap pemimpin, apalagi ketika bangsa dan negara menghadapi tantangan berat seperti hiperkompetisi global dan pandemi seperti sekarang ini.

Jokowi pun berharap masyarakat dapat belajar dari kepemimpinan Megawati agar mampu melewati semua ujian dan rintangan dengan baik.

"Sebagai guru besar, saya berharap Ibu Megawati Soekarnoputri terus memberikan bimbingan dan memandu generasi muda untuk tidak berhenti belajar, meneguhkan jalan pengabdian bagi kemajuan Tanah Air yang kita cintai bersama," kata presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com