Kemendagri Akan Lakukan Penyederhanaan Birokrasi Tahap II

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan kembali melakukan penyederhanaan birokrasi tahap II.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, penyederhanaan birokrasi ini secara keseluruhan mampu mencapai 70 persen.

"Dengan penyederhanaan birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, kita berharap tujuan bapak presiden agar seluruh lini birokrasi dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas output dari birokrasi itu sendiri," kata Hudori dilansor dari laman resmi Kemendagi, Jumat (11/6/2021).

"Dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat akan segera tercapai," lanjut dia.

Baca juga: Ditargetkan Rampung Tahun 2020, Ini 5 Tahap Perampingan Birokrasi Pusat dan Daerah

Hudori menjelaskan, rencana ini berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai respons lanjutan dari arahan Presiden Joko Widodo saat memaparkan visi misi di periode kedua kepemimpinannya pada Sidang Paripurna MPR RI, 20 Oktober 2019.

Ia mengatakan, pada kesempatan tersebut, salah satu yang menjadi visi presiden yakni melakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintahan.

Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat kerja birokrasi pemerintahan yang dinilai masih lamban akibat struktur yang panjang.

Hudori menuturkan, penyederhanaan birokrasi tahap I sudah pernah dilakukan Kemendagri tahap I pada akhir 2020.

Pada tahapan itu, Kemendagri telah menyetarakan sebanyak 808 pejabat struktural baik administrator maupun pengawas, menjadi pejabat fungsional yang mengacu pada keahlian dan kompetensi tertentu.

Baca juga: Wapres Tegaskan Penyederhanaan Birokrasi Harus Dilakukan Semua Instansi Pemerintah

"Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan sejak Januari tahun 2020, sampai dengan pelantikan dalam penyederhanaan birokrasi dimaksud pada 30 Desember 2020," ujarnya.

Adapun langkah penyetaraan jabatan ini, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Berdasarkan peraturan itu, penentuan nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan, harus memperhatikan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi.