Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ren Muhammad

Pendiri Khatulistiwamuda yang bergerak pada tiga matra kerja: pendidikan, sosial budaya, dan spiritualitas. Selain membidani kelahiran buku-buku, juga turut membesut Yayasan Pendidikan Islam Terpadu al-Amin di Pelabuhan Ratu, sebagai Direktur Eksekutif.

Demagogi Sukarno

Kompas.com - 06/06/2021, 14:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kita belum lagi berbincang terah keluarga yang ogah kehilangan kue kekuasaan. Sedari anak turunan Sukarno, Soeharto, SBY, hingga dinasti jawara Banten. Sesungguhnya, pola itu juga berlangsung di seantero negara ini. Kita saja yang membiarkan perilaku tengik itu selama ini.

Bukti bahwa sistem demokrasi kita abal-abal adalah, wajah calon presidennya tak pernah berganti selama tiga pemilu. Macam tak ada lagi sosok lain yang lebih pantas memangku jabatan strategis seperti itu.

Namun apa mau dikata. Demokrasi memang membuka pintu pada selain meritokrasi. Malahan yang punya kompetensi menjadi presiden pun bisa dijegal. Kalau perlu, jangan sampai muncul ke permukaan. Sebisa mungkin dibanteras supaya Pancasila berhenti jadi jargon. Undang Undang Dasar 1945 sekadar pemanis bibir belaka.

Tiada mengapa rakyat megap-megap dirajam kemiskinan asalkan konsesi ekonomi tak berpindah tangan kepada yang berhak. Rakyat Indonesia sudah mahir sakit hati sembari gigit jari. Mereka takkan pernah terpikir merevolusi lagi haluan negaranya.

Para petinggi partai juga sudah kadung mendemagogi dirinya. Percuma berkoar. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Mereka lebih senang memuja kapital ketimbang budi pekerti. Terlanjur gemar memperkaya diri daripada menggunakan hati nurani.

Palestina di seberang laut terlihat, rakyatnya mati di lumbung padi yang kosong, tak tampak lagi. Mental pengelola negara yang salah urus ini tak lagi mempermasalahkan sawah-ladang kita yang pelan tapi pasti disulap menjadi pabrik dan kluster perumahan. Mereka juga santai saja mengetahui negeri bahari ini kehilangan pamornya di samudera.

Kadangkala kami sering berpikir, jauh lebih baik negara kita menganut sistem monarki saja. Lalu tugas pemerintahan dilaksanakan perdana menteri dengan parlemennya. Britania Raya adalah teladan terbaik untuk ini. Jika tak mau, kita masih bisa kembali pada khazanah luhur bangsa sendiri dengan konsep Tri Tangtu di Buwana: Rama, Rasi, Ratu.

Rama adalah sekumpulan bijak bestari dari tiap provinsi yang bertugas membaca semua gejala zaman. Rasi, para penghayat agama yang mengayomi umat di bawah naungan spiritualitas. Sementara Ratu, bertakhta di karatuan (keraton). Menjalankan titah para Rama-Rasi demi kebahagiaan rakyat semesta. Sunda, Sriwijaya, hingga Majapahit, pernah menggunakannya dalam rentang ribuan tahun sebelum Kesultanan Turki mengubah wajah pemerintahan kita dengan sedemikian rupa. Alhasil, jati diri bangsa matahari ini pun lindap entah ke mana.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com