Anggota DPR: Pemerintah Perlu Tenangkan Publik soal Pembatalan Keberangkatan Haji

Kompas.com - 06/06/2021, 16:14 WIB
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan saat memberikan pernyataannya tentang penolakan digitalisasi aksara Jawa oleh lembaga internet dunia, di Bogor, Sabtu (16/1/2021). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHAnggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan saat memberikan pernyataannya tentang penolakan digitalisasi aksara Jawa oleh lembaga internet dunia, di Bogor, Sabtu (16/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan meminta pemerintah membangun narasi yang menenangkan kepada masyarakat soal keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021.

Menurut dia, rakyat tidak boleh dibiarkan merasa pasrah sendiri.

"Kementerian Agama dalam hal ini saya harap betul-betul membangun narasi yang baik yang bisa menenangkan banyak orang. Sekarang ini orang bukan tenang, tapi pasrah. Pasrah itu sedih," kata Farhan dalam diskusi daring yang disiarkan akun YouTube Medcom ID, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Menko PMK: Dana Haji Saya Pastikan Aman

Dia mengatakan, orang yang mau menjalankan ibadah haji kebanyakan telah menabung dan menunggu selama bertahun-tahun.

Farhan berpendapat, pemerintah dapat menjelaskan alasan-alasan pembatalan keberangkatan haji secara lebih jernih, misalnya dengan memberikan contoh tentang kisah Nabi Muhammad SAW terkait haji.

Farhan pun menyatakan, para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dapat membantu menenangkan umat lewat narasi-narasi yang menyejukkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita mungkin gagal mengomunikasikannya dengan hati kepada para calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, antre bertahun-tahun, yang merasa bahwa kalau tidak naik haji sekarang tidak akan pernah naik haji. Itu perlu dikelola," tuturnya.

"Mesti ada yang ngomong, MUI ngomong, misalnya," imbuh Farhan.

Baca juga: Kemenag: Belum Ada Satu Pun Negara yang Dapat Kuota Haji dari Arab Saudi

Diketahui, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji tahun 2021.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, bahkan berkembang varian baru, kesehatan dan keselamatan jemaah lebih utama dan dikedepankan.

Selain itu, belum ada kepastian tentang kuota haji Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.

Pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Baca juga: Pernyataan Wakil Ketua DPR soal Haji yang Berujung Dubes Saudi Kirim Klarifikasi ke Puan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah mengambil keputusan itu setelah berdialog panjang dengan Komisi VII DPR dan melaksanakan persiapan sejak 24 Desember 2020 dengan membentuk tim krisis haji di masa pandemi Covid-19.

Setelah berkomunikasi dan membahas secara mendalam dengan Komisi VIII DPR, alim ulama, pimpinan ormas Islam, penyelenggara haji dan umrah khusus, biro perjalanan haji, dan BPKH yang menjadi ujung tombak pelayanan haji, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan pembatalan keberangkatan haji Indonesia tahun 2021.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.