Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Kasus Covid-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat dalam Sepekan

Kompas.com - 04/06/2021, 18:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah, pasca Idul Fitri 2021 masih menjadi sorotan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, kenaikan kasus virus corona di kabupaten tersebut mencapai 30 kali lipat hanya dalam waktu satu minggu.

"Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam satu minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Fakta Ledakan Kasus Covid-19 di Kudus, Ratusan Nakes Terpapar, Pemakaman Jenazah Antre

Lonjakan tersebut menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi 1.280 kasus, atau 21,48 persen dari total kasus positif Covid-19.

Angka itu jauh melampaui kasus aktif Covid-19 nasional yang berada di angka 5,47 persen.

Kenaikan kasus ini, kata Wiku, menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 khususnya ruang isolasi dan ICU mengalami peningkatan tajam. Bahkan, per 1 Juni 2021, lebih dari 90 persen tempat tidur terisi penuh.

"Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan," ujar Wiku.

Berdasarkan peninjauan Ketua Satgas Covid-19 dan jajaran pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diketahui bahwa lonjakan kasus ini disebabkan karena kegiatan wisata religi berupa ziarah, serta tradisi kupatan yang dilakukan warga Kudus 7 hari pasca lebaran.

Kegiatan tersebut memicu kerumunan sehingga meningkatkan penularan virus di tengah masyarakat.

Kondisi itu diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di Kudus yang terpapar Covid-19, yakni mencapai 189 orang.

Untuk mengatasi hal ini, kata Wiku, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 telah menginstruksikan pemerintah daerah Kudus untuk segera melakukan konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Pasien dengan gejala sedang berat diprioritaskan untuk dirawat di rumah sakit. Sementara, pasien dengan gejala ringan diimbau melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing.

Baca juga: Nakes Terpapar Covid-19 di Kudus Terus Bertambah, Diduga karena Kelelahan

Selain itu, sebanyak 450 personel TNI diturunkan untuk memantau pelaksanakan fungsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro secara ketat di tingkat desa dan kelurahan di Kudus.

Pemda juga diminta meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan virus corona ke seluruh warga.

"Apa yang terjadi di Kudus dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Mohon Satgas daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayah masing-masing sehingga dapat segera tentukan penanganan dan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan agar kasus tidak meningkat tajam seperti di Kudus," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com