Kompas.com - 04/06/2021, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.700 triliun yang diinisasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menjadi sorotan publik.

Besaran nilai itu tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Pengadaan tersebut dinilai berlebihan ketika perekonomian masyarakat tengah terseok akibat dihantam pandemi Covid-19.

Apalagi, pengadaan ini dilakukan melalui skema pinjaman dana luar negeri yang dikhawatirkan akan membebani keuangan negara di masa depan.

Terlepas dari kecaman tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ternyata memiliki sederet target investasi prioritas pertahanan dalam rencana pengadaan alutsista tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi I: Prabowo Bilang PT TMI Bukan Broker Terkait Rencana Pengadaan Alutsista

Hal itu diketahui berdasarkan infografis yang dibagikan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, pada Rabu (3/6/2021).

Merujuk infografis tersebut, Prabowo menargetkan adanya pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar, dan penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas).

Kemudian, penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Dahnil memastikan reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pembelanjaan ini sendiri dilakukan melalui mekanisme lima rencana stretagis (renstra) yang dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kemenhan yang Libatkan Para Kolega Prabowo

Melalui mekanisme ini diharapkan postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026 dengan sasaran dapat bertahan sampai 2044. Dengan formula ini, lanjut dia, pada 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan dari skema peminjaman luar negeri masih dalam pembahasan.

Nantinya, nilainya dipastikan tidak akan membebani APBN. Artinya, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Di sisi lain, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.

Di samping itu, proses pembayarannya juga akan menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.

Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.

Baca juga: Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui

"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).

Sementara itu, Prabowo menyatakan modernisasi alutsista TNI merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab, saat ini banyak alutsista yang sudah tua.

Selain itu, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang cepat.

"Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting," kata Prabowo di DPR, Jakarta, Rabu kemarin.

Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Prabowo menghentikan rencana tersebut. Alasannya, rencana tersebut berlebihan.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Rp 1,75 Kuadriliun dan Pentingnya Argumentasi Kemenhan

"Mendesak Presiden untuk memerintahkan Menteri Pertahanan agar tidak melanjutkan agenda penganggaran sebesar Rp 1.700 triliun untuk sektor pertahanan yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan yang berasal dari hutang luar negeri," ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mewakili koalisi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Nasional
Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Nasional
Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan Mudah-mudahan

Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan Mudah-mudahan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Nasional
KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

Nasional
Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Nasional
Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Nasional
Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Nasional
Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.