Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Belanja Pemerintah Pusat Baru 15 Persen, Daerah 7 Persen, Masih Rendah

Kompas.com - 27/05/2021, 12:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat belanja anggaran.

Sebab, belanja pemerintah tercatat masih rendah, baik yang berkaitan dengan APBN, APBD, maupun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15 persen ini untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD, masih rendah," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Tak Toleransi Penyelewengan Anggaran, apalagi Saat Pandemi

"Serapan belanja PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, juga masih rendah, baru 24,6 persen," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Jokowi, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan juga masih lambat.

Pada kuartal pertama tahun 2021, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru mencapai 10,98 persen. Sementara, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kurang dari 5 persen.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan agar belanja anggaran dan pengadaan barang/jasa dipercepat.

"Sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasar," ujarnya.

Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan pengadaan barang-jasa ini.

Ia menginstruksikan kedua lembaga itu mencarikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda agar bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," katanya.

Baca juga: Singgung Berbagai Program Tak Jelas, Jokowi: Saya Lihat Ada Waduk, tapi Tak Ada Irigasinya

Jokowi mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2021 mencapai 7 persen. Ia menyebut angka itu bukan target mudah lantaran ekonomi kuartal kedua tahun ini masih minus 0,74 persen.

Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

"Saya meyakini, Insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasisnya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com