Jokowi: Saya Tak Toleransi Penyelewengan Anggaran, apalagi Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan menoleransi penyelewengan anggaran negara, apalagi saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam rakornas pengawasan internah pemerintah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).]

"Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujar Jokowi.  

Baca juga: Momen Anies Marah, dari Anggaran Alat Tulis Rp 1,6 Triliun hingga Toa untuk Peringatan Dini Banjir Jakarta

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa pengawasan dari internal pemerintah harus dilakukan secara maksimal.

Dalam hal ini, dia mengingatkan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, serta menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Presiden menyebutkan, mengikuti prosedur yang ada sebagai pengawas penting dilakukan.

"Tetapi, jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif, dan efisien," kata Jokowi.

"Sebab, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, ini yang banyak kita lupa. Yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," tegasnya.

Terlebih lagi, pemerintah menargetkan adanya percepatan pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Pada kuartal pertama 2021, pertumbuhan perekonomian nasional masih minus 0,74 persen.

Baca juga: Klaim Dukung Jokowi, Moeldoko: Tak Benar Arahan Presiden soal Pegawai KPK Diabaikan

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua melompat menjadi lebih kurang 7 persen.

"Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan Bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik," kata Jokowi.

"Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp 700 triliun yang harus direalisasikan dengan cepat karena kita harus kejar-kejaran dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali," tambahnya.