WP KPK: Pemberhentian 51 Pegawai Vonis yang Kejam

Kompas.com - 26/05/2021, 22:29 WIB
Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019)
|
Editor Krisiandi

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKN Supranawa Yusuf mengucapkan bahwa dalam penilaian asesmen, seseorang yang tidak memenuhi syarat dianggap tidak dapat berubah.

Maka, 51 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tidak bisa lagi dibina dengan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan tetap bekerja di lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya diberitakan, 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

Baca juga: Amnesty Sebut Pemberhentian 51 Pegawai KPK Langgar Hak Sipil dan Hak Pekerja

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Alexander mengatakan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

UPDATE 1 Desember: Sebaran 278 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Paling Tinggi

Nasional
Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Mensos: Teknologi Bisa Kurangi Ketergantungan Penyandang Disabilitas dengan Orang Lain

Nasional
KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan 'Six Roll Mill' di Pabrik Gula Djatiroto

KPK Telusuri Aliran Uang Terkait Lelang Pengadaan "Six Roll Mill" di Pabrik Gula Djatiroto

Nasional
Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Dikunjungi KSAD, Kapolri: Diskusikan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Varian Omicron di Afsel Ada Kaitan dengan ODHA, Kemenkes: Kasus Covid-19 Pengidap AIDS di RI Rendah

Nasional
UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

UPDATE 1 Desember: Bertambah 307, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.964

Nasional
Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

UPDATE 1 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,34 Persen dari Target

Nasional
Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Bertemu KSAD, Wapres Bahas Soal Penanganan Kesejahteraan di Papua

Nasional
Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Mensesneg Sebut Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Pemerintah Fokus Cegah Omicron

Nasional
Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan 'Desa Antikorupsi'

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Nasional
HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

HUT ke-71 Korpolairud, Kapolri: Wujudkan Representasi Negara Hadir di Tiap Wilayah

Nasional
Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Kasus Dugaan Suap, KPK Telusuri Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Nasional
Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.