Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2021, 20:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah tidak dapat dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kebangsaan juga tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sebab, ia mengatakan, persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sama dengan syarat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat ASN, ya itu berlaku untuk dua-dua status kepegawaian itu,” kata Bima dalam konferensi pers seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: 51 Pegawai Diberhentikan, Pimpinan KPK: Sudah Merah dan Tidak Bisa Dibina

Bima menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara (ASN), semua orang yang hendak menjadi ASN harus memenuhi nilai dasar kode etik dan kode perilaku.

“Jadi mereka harus memenuhi, kalau dalam UU 5 nomor 2015 nilai dasar kode etik dan kode prilaku pasal 3, 4, 5,” ucap dia.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

Alexander mengatakan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan.

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander, saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: 51 Pegawai KPK Diberhentikan, Azyumardi: Insubordinasi, Tak Ikuti Arahan Presiden

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh sempat mengusulkan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK agar tetap mendapatkan kesempatan mengikuti tes ASN.

Adapun, kesempatan itu dapat dilakukan pegawai KPK yang tak lolos melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya berharap pegawai yang lulus TWK adalah ASN terpilih dan bagi calon ASN yang belum terpilih diharapkan dapat kesempatan menempuh proses seleksi melalui jalur PPPK," ujar Khairul, Senin (10/5/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Harap Pegawai KPK Tak Lulus TWK Bisa Ikut PPPK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Nasional
Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Nasional
Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Nasional
Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Jokowi: Masalah Utama Saat ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggungjawab

Nasional
Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Tuntutan Richard Eliezer Buat Rasa Keadilan Akademisi Terinjak-injak

Nasional
Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Bubarkan GP Mania, Immanuel Ebenezer Sebut Ganjar Tak Bernyali dan Nihil Gagasan Besar

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Nasional
Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

Nasional
Sampaikan Keluhan Jemaah Haji, Pimpinan Komisi VIII ke Garuda: Koper Gampang Jebol dan Rusak

Sampaikan Keluhan Jemaah Haji, Pimpinan Komisi VIII ke Garuda: Koper Gampang Jebol dan Rusak

Nasional
Mantan Hakim Agung: Bharada E Mungkin Bebas jika Majelis Hakim Berkehendak

Mantan Hakim Agung: Bharada E Mungkin Bebas jika Majelis Hakim Berkehendak

Nasional
2 Hakim MK Diduga Dalang Perubahan Substansi Putusan soal Pencopotan Aswanto

2 Hakim MK Diduga Dalang Perubahan Substansi Putusan soal Pencopotan Aswanto

Nasional
Bela Richard Eliezer, Akademisi: Momentum Emas Lakukan Reformasi Hukum

Bela Richard Eliezer, Akademisi: Momentum Emas Lakukan Reformasi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.