Wapres Klaim Banyak Negara Lain Minta Pengakuan Indonesia Soal Sertifikasi Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim bahwa saat ini banyak negara lain yang meminta pengakuan dari Indonesia terhadap sertifikasi halal produk-produk mereka.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menerima Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (20/5/2021).

"Banyak lembaga sertifikat halal (dari negara lain) minta pengakuan, endorsement dari sini, tapi kita belum menjadi produsen halal terbesar dunia. Ini yang kita ingin tingkatkan," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Jumat (21/5/2021).

Saat ini, imbuh dia, Indonesia masih menjadi konsumen saja atas produk-produk halal tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah pun berkomitmen mengembangkan industri halal, salah satunya dengan memberikan stimulan kepada Kawasan Industri Halal (KIH) berupa kesamaan fasilitas program yang didapat oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca juga: Wapres Maruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

"Bukan hanya sertifikasi halalnya saja, permodalan dan fasilitas lain juga difasilitasi supaya industri halal ini tumbuh," kata dia.

Menurut Ma'ruf, salah satu cara sertifikasi halal adalah dengan memberikan pelayanan satu atap yang terintegrasi.

Dengan demikian nantinya antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengeluarkan sertifikat dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus bekerja sama.

Pelayanan satu atap melalui program One Stop Service (Layanan Terpadu Satu Pintu) tersebut memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal, permodalan dan fasilitas lainnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Deputi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo melaporkan, saat ini BSN dan KAN aktif bekerja sama dengan BPJPH untuk menyusun persyaratan akreditasi dan sertifikasi produk halal.

Persyaratan tersebut diharapkan dapat selesai lebih cepat agar Peratuan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang sertifikat tentang produk halal dapat dilakukan dengan baik.

Baca juga: Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

"Kami bekerjasama dengan LPPOM MUI dan akan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang selama ini sudah berjalan bisa menjadi bagian dari percepatan pemenuhan regulasi," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan, terdapat peningkatan permintaan sertifikasi halal untuk produk dan perusahaan.

Dari data 2018 sampai 2020, tercatat jumlah produk bersertifikasi halal di MUI Pusat meningkat.

"Per 1 Mei 2021 jumlah produk yang bersertifikasi halal sudah mencapai 1066 yakni setengah dari kumulatif 2020," kata dia.