Kompas.com - 06/05/2021, 13:31 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pengembangan wisata halal yang ada di Tanah Air masih terhambat rendahnya literasi masyarakat soal ekonomi dan keuangan syariah.

Padahal, wisata halal merupakan salah satu komoditas penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Pengembangan wisata halal memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Tetapi pengembangan wisata halal di Indonesia saat ini masih terhambat rendahnya literasi masyarakat," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (6/5/2021).

Ma'ruf mengatakan, akibat kurangnya literasi itu menimbulkan mispersepsi bahwa wisata halal berarti lokasi wisata yang disyariahkan.

Hal tersebut pun membuat beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal tersebut.

Padahal, kata dia, konsep wisata halal yang dimaksud adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tantangan Menghidupkan Kembali Wisata Halal di Indonesia

"Kita ingin tempat-tempat wisata itu ada layanan syariah, layanan halal, restoran halal, ada tempat shalat," kata dia.

Ia pun mencontohkan konsep wisata halal di negara-negara lain seperti di Beijing, China dan Pulau Nami di Korea Selatan.

Ia mengatakan, ketika dirinya datang ke kedua tempat itu, terdapat restoran halal dan juga tempat shalat yang memudahkan bagi para wisatawan muslim dari negara-negara lain, termasuk Indonesia.

"Inilah konsep wisata halal yang sebenarnya sangat menguntungkan tempat wisata itu sendiri," kata dia.

Dengan demikian, kata Ma'ruf, penyediaan layanan syariah merupakan konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal dan bukan mensyariahkan wisatanya.

Baca juga: Bagaimana Konsep Wisata Halal di Indonesia?

Hanya saja, rendahnya literasi masyarakat dalam memahami ekonomi syariah masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wisata halal.

"Maka pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Nasional
Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X