Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Kompas.com - 06/05/2021, 13:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pengembangan wisata halal yang ada di Tanah Air masih terhambat rendahnya literasi masyarakat soal ekonomi dan keuangan syariah.

Padahal, wisata halal merupakan salah satu komoditas penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Pengembangan wisata halal memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Tetapi pengembangan wisata halal di Indonesia saat ini masih terhambat rendahnya literasi masyarakat," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (6/5/2021).

Ma'ruf mengatakan, akibat kurangnya literasi itu menimbulkan mispersepsi bahwa wisata halal berarti lokasi wisata yang disyariahkan.

Hal tersebut pun membuat beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal tersebut.

Padahal, kata dia, konsep wisata halal yang dimaksud adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata.

Baca juga: Tantangan Menghidupkan Kembali Wisata Halal di Indonesia

"Kita ingin tempat-tempat wisata itu ada layanan syariah, layanan halal, restoran halal, ada tempat shalat," kata dia.

Ia pun mencontohkan konsep wisata halal di negara-negara lain seperti di Beijing, China dan Pulau Nami di Korea Selatan.

Ia mengatakan, ketika dirinya datang ke kedua tempat itu, terdapat restoran halal dan juga tempat shalat yang memudahkan bagi para wisatawan muslim dari negara-negara lain, termasuk Indonesia.

"Inilah konsep wisata halal yang sebenarnya sangat menguntungkan tempat wisata itu sendiri," kata dia.

Dengan demikian, kata Ma'ruf, penyediaan layanan syariah merupakan konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal dan bukan mensyariahkan wisatanya.

Baca juga: Bagaimana Konsep Wisata Halal di Indonesia?

Hanya saja, rendahnya literasi masyarakat dalam memahami ekonomi syariah masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wisata halal.

"Maka pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com