Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Sebut Kota Padang Jadi Provinsi Padang...

Kompas.com - 19/05/2021, 15:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat menyebut Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat sebagai "Provinsi Padang".

Hal itu diucapkannya saat memberikan sambutan usai meninjau lokasi pembangunan jalan tol Trans-Sumatera ruas Pekanbaru-Padang yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (19/5/2021).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Rabu pagi itu merupakan salah ucap.

Heru juga memastikan tidak ada alasan atau maksud tertentu dalam ucapan Jokowi.

"Enggak ada (alasan tertentu). Iya (salah pengucapan). Maksudnya itu Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang kan ada jalan tol dari Pekanbaru sampai ke Padang," tutur Heru saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Baca juga: Jokowi Harapkan Tol Pekanbaru-Bangkinang Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal

Kesalahan ucap itu bermula ketika Presiden menyebutkan pembangunan ruas tol tersebut sudah berjalan sepanjang 40 kilometer.

"Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat perkembangan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera di ruas Dumai-Pekanbaru dan ini berada di sirip Pekanbaru-Bangkinang dan nanti ke arah Padang. Sudah berjalan kurleb 40 kilometer," ujar Jokowi dipantau dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Dirinya melanjutkan dengan pernyataan harapan agar pembangunan tol tersebut terus berkembang secara positif setiap hari.

Sebab, terbukanya ruas-ruas jalan tol baru akan mempermudah mobilitas barang dan orang.

Baca juga: Jokowi Berharap Tol Trans-Sumatera Bantu Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan begitu, produk yang dihasilkan di daerah-daerah yang terhubung dengan jalan tol dapat memiliki daya saing.

Karena ruas tol yang dibangun saat ini akan menghubungkan Kota Pekanbaru dan Padang, Jokowi pun menyinggung soal daya saing produk dari kedua daerah yang masing-masing berada di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat itu.

Namun, Jokowi pada akhirnya menyebutkan kata "Provinsi Riau" dan "Provinsi Padang".

"Produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk dari negara-negara lain," tambah Presiden.

Baca juga: Pembangunan Tol Pekanbaru-Padang Berjalan 40 Km, Jokowi Sampaikan Sejumlah Harapan

Pernyataan Presiden ini pun menuai reaksi yang ramai di media sosial. Hingga pukul 13.50 WIB, "Provinsi Padang" menjadi trending topic di Twitter dengan 1.577 mention.

Warganet menyayangkan salah ucap provinsi yang dilakukan oleh seorang kepala negara. Mereka pun menyematkan potongan video saat Jokowi mengucapkan "Provinsi Padang".

Hingga berita ini ditulis, video kegiatan peninjauan Tol Trans-Sumatera yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden masih menampilkan kesalahan pengucapan Jokowi.

Namun, dalam siaran pers tertulis Sekretariat Presiden, kesalahan pengucapan itu telah direvisi menjadi "Kota Padang".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com