Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Kompas.com - 18/05/2021, 11:06 WIB
- GOOGLE MAP-


SAYA cuma mengingatkan bahwa revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mesti mendatangkan manfaat untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat Papua terutama orang asli. Sebab. tanpa itu revisi UU tidak bermakna.

Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Otsus DPR awal Mei 2021 menjaring dan menangkap aspirasi masyarakat merupakan mitigasi terkait dengan kelanjutan revisi UU 21/2001. Harapannya, revisi UU Otsus Papua diarahkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat ( kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan).

Baca juga: UU Otsus Akan Direvisi, Pemprov Papua Tekankan Lima Hal ini

Dari awal telah terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah pusat dan Papua tentang siapakah institusi yang otoritatif melakukan revisi UU ini. Inisiatif revisi UU Otsus berasal dari pemerintah pusat maka kualitas penyelenggaraan Otsus pasca-revisi menjadi tanggungjawab pusat. Betapa tidak.

Tanggungjawab pemerintah pusat

Belajar dari pengalaman empiris 20 tahun lalu, pusat tidak dapat melepas akuntabilitas dalam mendampingi, membimbing dan mengarahkan penyelenggaraan Otsus sesuai roh, spirit, semangat dan cita-cita dan tujuan dari UU ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pusat tak dapat melepas begitu saja tanggungjawabnya sehingga Otsus berjalan tanpa arah, tanpa pendampingan dan tanpa bimbangan dari Jakarta.

Kalau pun ada pendampingan, bentuknya parsial dan hanya menurut tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) saja. Bahkan sengaja atau tidak telah membiarkan pelaksanaan Otsus berlangsung tanpa ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola dan memanajemen suatu wilayah yang memiliki kekhususan (Pasal 18 B UUD 1945).

Baca juga: Mendagri: Otsus Papua Spiritnya Perbaiki Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Pemerintah pusat yang berinisiatif memulai langkah revisi maka bila terdapat kekisruhan kelak dalam perjalanan Otsus ke depan jangan menyalahkan daerah. Kata syair lagu dangdut, “kau yang memulai – kaulah yang mengakhiri”.

Bukan berarti dengan menggelontorkan dana puluhan triliunan rupiah setiap tahun anggaran, lalu menganggap pelaksanaan Otsus selesai. Tentu tidak.

Aspirasi masyarakat mesti diakomodir

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X