Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Kompas.com - 17/05/2021, 18:57 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai, pesan Presiden Joko Widodo soal nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguatkan dugaan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) hanya digunakan oleh sejumlah pimpinan KPK untuk menyingkirkan beberapa pegawai.

Jokowi sebelumnya meminta agar TWK tidak dijadikan dasar pembebasan tugas para pegawai KPK yang disebut tidak memenuhi syarat (TMS).

"Pesan ini semakin menegaskan bahwa TWK ini hanya dijadikan alat oleh (Ketua KPK) Firli Bahuri untuk menyingkirkan punggawa-punggawa KPK," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

Ia menuturkan bahwa tindakan Firli dan pimpinan KPK lainnya yang menjadikan TWK sebagai syarat alih fungsi status kepegawaian menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) dan dasar pembebasan tugas para pegawai yang tak lolos adalah tindakan melampaui kewenangan.

Sebabnya, TWK tidak diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) KPK yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 dan aturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Namun di sisi lain, TWK tetap dimasukan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini mengartikan Firli Bahuri bersama dengan pimpinan KPK lainnya telah melampui wewenang dan bertindak di luar batasan hukum," tegas Kurnia.

Kurnia kemudian meminta agar pimpinan KPK segera menganulir kebijakan pemberhentian 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor Nomor 652 Tahun 2021.

Selain itu Kurnia juga menyebut Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera melakukan pemeriksaan kode etik pada Firli Bahuri.

"Dewan Pengawas segera mengambil langkah kongkrit dengan memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan pelanggaran etik berat pada Firli Bahuri," pungkasnya.

Baca juga: Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo telah memberikan komentar atas polemik TWK yang terjadi di KPK beberapa pekan belakangan.

Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai.

Selain itu Jokowi juga mengaku setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada UU KPK yang meminta agar alih status kepegawaian KPK menjadi ASN tidak merugikan hak-hak pegawai KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X