Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Kompas.com - 17/05/2021, 17:43 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan menuju podium untuk memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj. ANTARA FOTO/LukasPresiden Joko Widodo berjalan menuju podium untuk memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Pimpinan KPK mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi soal polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, pimpinan KPK saat ini harus patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar hukum terkait peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Kalau memang ada konpers dari Presiden seperti itu, saya sebetulnya cukup Pimpinan KPK yang sekarang harus patuh betul dengan putusan MK,” kata Agus dalam diskusi virtual, Senin (17/5/2021).

Senada dengan Agus, mantan Wakil Ketua KPK M Jasin menekankan bahwa proses alih status pegawai KPK memang seharusnya tidak boleh merugikan para pegawai di Lembaga Antirasuah itu.

Ia menilai, jika ada wawasan kebangsaan yang kurang, maka harus dilakukan pembekalan yang lebih terkait wawasan kebangsaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

“Apabila memang wawasan kebangsaannya di sana sini ada kurangnya, dilakukan coaching. Coaching itu ya artinya tambahan pembekalan, dan agar mereka lebih mantap lagi,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyarankan, Presiden Jokowi untuk memberikan sikap lebih lanjut terkait proses TWK.

Ia berharap Jokowi dapat menyampaikan bahwa TWK terhadap pegawai KPK merupakan proses yang bertentangan hukum dan moral.

“Tapi sebagai Presiden untuk menunjukkan kejujurannya yang mendekati sempurna segeralah bersikap lebih lanjut membuat pernyataan bahwa proses seleksi wawasan kebangsaan itu adalah illegal bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan karenanya tidak ada punya akibat hukum akibat apapun juga,” ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hasil TWK tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X