Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melibatkan para mantan Pimpinan KPK terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja dalam acara diskusi “Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai” secara virtual, Senin (17/5/2021).

“Hendaknya Pimpinan KPK terutama dewas membuka dialog dengan mantan pimpinan karena Dewas kan di atas, buka dialog dengan kita, dengar apa pendapat kita. Jangan anda diam dan duduk nyaman di sana karena kita tahu mereka-mereka tokoh yang sangat berpengalaman dan sebagainya,” kata Adnan.

Baca juga: Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Menurut dia, Dewas KPK harus menunjukkan empati terhadap para mantan Pimpinan KPK dalam menghadapi polemik terkait TWK pegawai di Lembaga Antirasuah itu.

“Tunjukkan bahwa ada empati kepada para mantan pimpinan buka dialog, buka jumpa pers misalnya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Wakil Ketua KPK M Jasin. Ia meminta Dewas tidak tinggal diam terhadap TWK pegawai KPK yang menjadi sorotan publik.

Jasin mendesak Dewas KPK untuk melakukan dan menyampaikan hasil pengawasan internal kepada publik.

“Harus ada konferensi pers yang berkaitan dengan tugas-tugas dia untuk pengawasan internal, kalau betul ini melanggar, misalnya melanggar hukum, kode etik, kinerjanya yang rendah, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Diberitakan sebelumnya, KPK telah mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK.

Proses TWK terhadap pegawai KPK menjadi sorotan lantaran pertanyaan dalam tes dianggap aneh oleh sejumlah pihak.

Salah satu keanehan itu terletak pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan.

Pertanyaan itu misalnya terkait doa Qunut atau sikap terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Sejumlah pihak pun memberikan kritik serta menilai upaya tes tersebut merupakan langkah untuk menyingkirkan 75 pegawai di KPK itu.

Baca juga: Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Teranyar, Presiden Joko Widodo buka suara atas polemik TWK pegawai KPK.

Jokowi mengatakan, hasil TWK tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Seharusnya, hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).