Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyesalkan adanya sejumlah pertanyaan aneh dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Secara khusus, ia menyoroti adanya pertanyaan lepas jilbab bagi pegawai wanita di KPK.

“Kalo pertanyaan itu muncul dan benar sebagaimana yang di-release ke publik sangat lah disesalkan karena masalah tersebut sangat sensitif dan rawan di masyarakat,” kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Pangeran pun mengimbau, seharusnya pertanyaan dalam TWK dirancang tanpa harus menyinggung hal sensitif yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

“Kami Komisi III berharap agar pertanyaan yang diberikan dapat mengarah pada maksud dan tujuan test dimaksud tanpa harus menyinggung hal yang sensitif karena akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Lebih lanjut Pangeran menyebut TWK pegawai merupakan konsekuensi dari perubahan status kepegawaian KPK menjadi ASN sebagaimana diatur dalam Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020.

Ia menekankan, tes tersebut sejatinya dilakukan dalam rangka mengetahui integritas, netralitas, dan konsistensi pegawai KPK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politisi PAN ini berharap, TWK membuat pegawai KPK menjadi semakin profesional dan independen dalam menjalankan tugas.

“Sehingga KPK sebagai lembaga antirasuah diharapkan mampu melakukan pemberantasan korupsi demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK.

Proses TWK terhadap pegawai KPK menjadi sorotan lantaran pertanyaan dalam tes dianggap aneh oleh sejumlah pihak.

Salah satu keanehan itu terletak pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan.

Baca juga: Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Pertanyaan itu misalnya terkait doa Qunut atau sikap terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), hingga pertanyaan untuk lepas jilbab bagi pegawai wanita di KPK.

Sejumlah pihak pun memberikan kritik serta menilai upaya tes tersebut merupakan langkah untuk menyingkirkan 75 pegawai di KPK itu.

“Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini. Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan teman-teman yang 75 orang ini,” ujar Mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menyebutkan, antiradikalisme menjadi salah satu aspek yang diukur dalam TWK.

Selain antiradikalisme, terdapat dua aspek lain yang menjadi tolak ukur, yakni integritas dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Dalam melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan ini, yang diukur mencakup tiga aspek, yaitu integritas, netralitas ASN, dan antiradikalisme," ujar Paryono dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).