Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Kompas.com - 10/05/2021, 11:30 WIB
Trdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara. Ia menyatakan banding.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Trdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara. Ia menyatakan banding.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM Irjen Djoko Susilo memasuki babak baru.

Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorantas) Polri itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MA tetap menghukum Djoko selama 18 tahun. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengembalikan harta yang sudah diperoleh Djoko sebelum ia melakukan korupsi dalam kasus simulator SIM.

Penyitaan benda sebagai barang bukti sebelum waktu perbuatan yang dilakukan oleh Djoko, baik dalam perkara tindak pidana korupsi maupun perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dinyatakan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, harus dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang yang bersangkutan disita.

Dalam putusannya, MA menyatakan kelebihan hasil lelang dan barang bukti yang belum dilelang harus dikembalikan kepada Djoko.

"Harus dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang yang bersangkutan disita," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andi menjelaskan, pada 19 Juni 2019 lalu pihaknya mengirimkan surat bernomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 kepada pimpinan KPK perihal pembahasan permohonan fatwa atas uang pengganti perkara Djoko.

Baca juga: MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Dalam surat tersebut, MA menyatakan harta benda Djoko yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara.

Setelah dilelang, hasilnya ternyata melebihi dari jumlah uang pengganti yang harus dibayar Djoko dalam kasus korupsi yang menjeratnya, yakni sebesar Rp 32 miliar.

Dengan demikian, kelebihan dari hasil lelang tersebut harus dikembalikan oleh KPK kepada Djoko.

"Karena barang bukti yang sudah disita oleh penyidik setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi sita eksekutorial," terang Andi.

"Yang hasilnya lelangnya semata-mata untuk membayar uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor," tuturnya.

Selain soal aset, melalui putusannya MA juga merevisi masa pencabutan hak Djoko untuk dipilih dalam jabatan publik menjadi 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, di tingkat banding dan kasasi, hak Djoko dalam memilih dan dipilih dicabut tanpa periodesasi waktu.

Adapun majelis hakim MA yang memutus permohonan PK terdiri dari Suhadi sebagai Ketua Majelis. Sedangkan hakim anggota yakni Krisna Harahap dan Sofyan Sitompul.

Baca juga: ICW Desak MA Tolak PK yang Diajukan Mantan Kakorlantas Djoko Susilo

Permohonan PK sendiri diajukan oleh Djoko ke MA pada 5 Januari 2021.

Sebelum akhirnya mengajukan PK, berbagai upaya hukum telah ditempuh Djoko pasca divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari banding hingga kasasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X