JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan dorongan adanya jalur diskusi dalam menghentikan kekerasan di Papua. Bamsoet menuturkan diskusi sudah dilakukan sejak dulu, tetapi tak membuahkan hasil.
"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).
Bamsoet menjelaskan, upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie (1998-1999).
Baca juga: Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua
Presiden Habibie, melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.
Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999.
"Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora," kata Bamsoet.
Pendekatan damai dengan KKB juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
SBY melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai.
Bahkan, ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.
Pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.
Perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang hingga di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi, kata Bamsoet, banyak menahan diri dalam menghadapi 'kebengisan' KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.
Di sisi lain, politikus Golkar itu menyatakan, negara harus bersikap tegas menghentikan teror KKB supaya korban jiwa tak terus bertambah.
Ia mengatakan, sikap tegas negara seharusnya dipahami sebagai inisiatif dalam menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.
Baca juga: Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua
Menurutnya, komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB. Karena itu, ia meminta negara menunjukkan sikap tegas.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.