Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Kompas.com - 07/05/2021, 18:42 WIB
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irine Hiraswari Gayatri (kiri), dalam diskusi bertajuk The Power of Emak-emak: Srikandi-srikandi di Lingkaran Istana, di Diskusi Kopi, Jakarta, Minggu (22/7/2018). KOMPAS.com/Devina HalimPengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irine Hiraswari Gayatri (kiri), dalam diskusi bertajuk The Power of Emak-emak: Srikandi-srikandi di Lingkaran Istana, di Diskusi Kopi, Jakarta, Minggu (22/7/2018).

JAKARTA KOMPAS.com - Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menilai pendekatan non-militeristik masih dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Namun, kata Irine, apabila pendekatan militer terpaksa dilakukan, pemerintah perlu memikirkan cara agar tidak banyak warga sipil yang menjadi korban.

“JSaya percaya (pendekatan non-militeristik) itu masih tetap dibutuhkan,” kata Irine dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

“Jika katakan lah memang tidak bisa dihindari lagi maka harus dipikirkan bagaimana caranya untuk memitigasi agar tidak banyak jatuh korban sipil,” kata dia.

Selain itu, Irine berpendapat, pendekatan non-militeristik sangat penting dalam rangka menghentikan potensi dendam yang muncul di kalangan generasi muda Papua.

Ia mengatakan, generasi muda dapat membawa dendam dan stigma selama pendekatan militeristik digunakan dalam menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sebuah upaya untuk pendekatan yang komprehensif dan non-militeristik juga sangat penting karena itu dilakukan untuk memitigasi potensi dendam yang muncul di kalangan generasi muda Papua,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Irine mengatakan pemberian label teroris terhadap kelompok kekerasan bersenjata di Papua dapat meningkatkan eskalasi konflik.

Ia menilai pelabelan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

“Intinya adalah memang label teroris ini meningkatkan eskalasi konflik di satu sisi,” ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X