Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menyoroti pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta aparat menumpas tuntas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Secara khusus, Irine menilai, pernyataan Bambang Soesatyo yang menyebut urusan hak asasi manusia (HAM) dibicarakan belakangan dalam konteks penumpasan KKB di Papua bukan hal yang penting untuk disampaikan ke publik.

“Dan itu justru menutup ruang diskusi yang penting dan cerdas disampaikan di tengah-tengah kecenderungan orang untuk mengglorifikasi cara kekerasan,” kata Irine dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Kontras Nilai Pernyataan Ketua MPR soal Papua Tak Cerminkan Etik Menjunjung HAM

Lebih lanjut, Irine meminta petinggi partai politik dan wakil rakyat di perlemen untuk tidak menyampaikan pernyataan yang berdampak besar dalam pemenuhan HAM.

Ia menuturkan, seharusnya para pejabat, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, tidak membuat pernyataan yang bisa menyakiti perasaan rakyat.

“Kalau kita pikir di Papua masih jadi bagian dari Indonesia, mungkin secara diksi juga bisa dihitung, janganlah kita melukai perasaan rakyat,” ujarnya.

Terlebih, Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai sehingga setiap keputusan politik akan terrefleksi dalam pernyataan para tokoh besar di partai politik.

"Jadi semua keputusan politik juga akan bermuara pada statement para pembesar di partai politik,” kata dia.

Ia kemudian mengimbau para pembuat kebijakan memikirkan agar pendekatan militer tidak terus menerus berlanjut di wilayah Papua.

Baca juga: Kabinda Papua Ditembak, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tumpas KKB

Irine menyarankan para pembuat kebijakan lebih memikirkan dampak pendekatan militer dalam penyelesaian konflik di Papua.

“Jadi pendekatan saya adalah policy maker masih harus berpikir supaya tidak menyetujui berlarutnya penggunaan pendekatan militeristik di sana terutama memikirkan implikasinya pada masyarakat sipil,” tuturnya.

“Mengurangi atau memitigasi kecenderungan collateral damage karena konflik yang berkepanjangan dan karena penggunaan senjata yang bekepanjang dan baik dari kalangan TNI Polri dan juga OPM,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua MPR meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurunkan kekuatan penuh untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Baca juga: Penyerangan Mabes Polri, Ketua MPR Minta Aparat Perkuat Kegiatan Intelijen

Hal tersebut ia ungkapkan untuk menanggapi gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang tertembak KKB, Minggu (25/4/2021).

Menurutnya, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

"Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka," sambung dia.