Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan dorongan adanya jalur diskusi dalam menghentikan kekerasan di Papua. Bamsoet menuturkan diskusi sudah dilakukan sejak dulu, tetapi tak membuahkan hasil.  

"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Bamsoet menjelaskan, upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie (1998-1999).

Baca juga: Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Presiden Habibie, melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999.

"Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora," kata Bamsoet.

Pendekatan damai dengan KKB juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

SBY melalui staf khususnya menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai.

Bahkan, ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.

Pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang hingga di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi, kata Bamsoet, banyak menahan diri dalam menghadapi 'kebengisan' KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Di sisi lain, politikus Golkar itu menyatakan, negara harus bersikap tegas menghentikan teror KKB supaya korban jiwa tak terus bertambah.

Ia mengatakan, sikap tegas negara seharusnya dipahami sebagai inisiatif dalam menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.

Baca juga: Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Menurutnya, komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB. Karena itu, ia meminta negara menunjukkan sikap tegas.

Mengingat, pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan selalu mendapat penolakan dari kelompok yang baru saja masuk daftar organisasi teroris di Indonesia itu.

"Negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak oleh KKB dan kelompok pelaku teror lainnya," terang Bamsoet.

Terkait pernyataannya yang mengundang kontroversi beberapa waktu lalu, Bamsoet menegaskan bahwa KKB telah melancarkan serentetan aksi tak berperikemanusiaan.

Akibat aksinya, setidaknya terdapat korban tewas 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri.

Baca juga: Kritik Bamsoet, Amnesty: Elite Harus Hati-hati Beri Pendapat soal Papua

Adapun serangkaian tindak kejahatan yang dilakukan KKB antara lain pembunuhan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI, I Gusti Putu Danny Karya Nugraha hingga membakar sekolah dan merusak properti warga.

Bamsoet menekankan, ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri.

"Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror yang telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana," tegas Bamsoet.