Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Kompas.com - 07/05/2021, 19:17 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia.

Terbukti, total ekspor produk perikanan pada 2020 mencapai 5,2 miliar dollar AS. Sebanyak 4,84 miliar dollar AS berasal dari ikan konsumsi.

Bahkan, nilai ekspor produk perikanan periode Januari-Maret 2021 mencapai 1,27 miliar dollar AS, atau naik 1,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.

Untuk negara tujuan ekspor utama Republik Indonesia (RI) adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Uni Eropa, dan Timur Tengah.

Baca juga: Asia dan Eropa Dominasi Tujuan Ekspor Timah

Berdasarkan data 2020, sebanyak 2.191 unit pengolahan ikan (UPI) telah menembus ekspor ke 157 negara mitra. Adapun komoditas ekspor utamanya, meliputi udang, tuna, tongkol dan cakalang (TTC), cumi, kepiting-rajungan, rumput laut, hingga ikan layur.

Namun demikian, dibalik tingginya data ekspor tersebut, pelaku eksportir produk perikanan Indonesia kerap kali menerima penolakan produk.

Sebab, produk perikanan Tanah Air tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor.

Menurut data US Food and Drug Administration (FDA) per Desember 2020, pada 2020 terdapat 97 kasus penolakan ekspor perikanan dari Indonesia.

Baca juga: Ekspor Perikanan RI Capai Rp 72,8 Triliun pada 2020, Terbanyak ke Amerika

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menegaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono telah mengingatkan pentingnya jaminan mutu produk ekspor perikanan Indonesia.

Pasalnya, kualitas produk ekspor perikanan akan menentukan daya saingnya di pasar dunia.

“Jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia,” ujar Sjarief, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (7/5/2021).

Oleh karenanya, lanjut dia, kualitas harus diperhatikan guna mendukung upaya KKP meningkatkan produk perikanan Indonesia meski di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Bantu Ekspor Perikanan, Pendapatan Bisnis Internasional BNI Naik 16,8 Persen

“Harus dipastikan bahwa customer akan menerima produk berkualitas, bermutu baik, tidak tercemari kontaminasi kimia, biologi, maupun fisik yang dapat mengganggu perdagangannya," imbuh Sjarief.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam arahannya saat membuka web seminar (Webinar) Food Safety Talk bertema "Strategi Menghadapi Penolakan Produk Perikanan Indonesia' di Pasar Global di Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP), Kamis (6/5/2021).

Melalui webinar ini, Sjarief berharap dapat mendorong BBRP2BKP untuk mengembangkan metodologi proses pengujian deteksi kontaminasi ikan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com