Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Kompas.com - 07/05/2021, 15:55 WIB
Ilustrasi senjata api.
ShutterstockIlustrasi senjata api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komnas HAM, Stanley Adi Prasetyo menyebut pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dapat mengundang kecurigaan publik adanya praktik Daerah Operasi Militer (DOM) terselubung di Papua.

Kecurigaan itu muncul merujuk pendefinisian teroris yang diterima KKB.

"Kalau kita tanya tentang bagaimana definisi ini, definisi ini mengundang kecurigaan masyarakat jangan-jangan Papua akan diperlakukan lagi menjadi semacam DOM tanpa ada kejelasan status," ujar Stanley dalam diskusi virtual bertajuk DOM Terselubung di Papua, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Stanley menjelaskan, status DOM di Papua telah dicabut sejak 1998 atau ketika runtuhnya rezim Orde Baru.

Akan tetapi, setelah memasuki periode reformasi, status keamanan di Papua tak kunjung mendapat kepastian, apakah masuk wilayah operasi intelijen, operasi lingkungan atau operasi lainnya.

Karena tidak adanya kejelasan itu, kata Stanley, membuat status keamanan di Papua abu-abu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak pernah dijelaskan ini, kemudian statusnya menjadi mengambang," kata Stanley.

Berkaca pada konflik Aceh, penetapan status keamanan DOM dibarengi dengan adanya produk kebijakan melalui sebuah peraturan.

Akan tetapi, hal itu sama sekali tak terjadi di Papua. Kondisi ini justru membuat Papua dilema.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin memenangkan hati masyarakat Papua, sudah sepatutnya tak mengeluarkan status DOM bagi Papua.

Baca juga: Mencekam, KKB Tembaki Polres Puncak, Warga Ketakutan Jadi Sasaran, Ini Kata Kapolda Papua

"Hukumlah OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu dengan sasaran-sasaran yang tepat, presisi, dan tidak mengorbankan atau menimbulkan ketakutan kepada masyarakat karena OPM melakukan prinsip perang gerilya," imbuh dia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan masuknya KKB sebagai organisasi teroris di Indonesia.

Keputusan ini menuai kritik dari Komnas HAM hingga kelompok masyarakat sipil. Pelabelan ini dianggap akan meningkatkan eskalasi kekerasan di Bumi Cendrawasih.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X