Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

Kompas.com - 06/05/2021, 16:52 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada tiga poin krusial yang tengah dihadapi Papua belakangan ini.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menjelaskan, catatan pertama yakni siklus kekerasan yang tidak kunjung berhenti dan telah memakan korban meninggal dunia.

Baik itu aparat keamanan TNI-Polri hingga masyarakat sipil.

"Bahkan teman-teman dari daerah lain juga ikut jadi korban. Selain korban jiwa juga ada luka-luka dan juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik," ujar Beka dalam diskusi virtual bertajuk "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan", Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Kedua, lanjut Beka, Komnas HAM mencatat belum terjangkaunya kualitas dan layanan publik ke semua daerah di Papua.

Kualitas dan layanan publik itu bertujuan untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Kondisi ini juga diperparah dengan kapasitas pemerintah daerah di Papua yang sepenuhnya belum bisa maksimal.

"Kita juga yang mungkin concern soal Papua tahu betul bagaimana kapasitas pemerintah daerah di Papua yang sepenuhnya belum bisa maksimal untuk memberikan layanan publik dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya," kata Beka.

Ketiga, imbuh Beka, yakni pemerintah pusat lebih mengutamakan pendekatan hak ekonomi dibandingkan dengan hak sipil, politik, dan budaya dalam menyelesaikan permasalahan Papua.

Baca juga: Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Beka mencatat, setidaknya sudah lebih dari 12 kali Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Sayangnya, kunjungan kerja tersebut lebih banyak menaruh perhatian terhadap aspek pembangunan infrastruktur dan investasi.

Sebaliknya, Jokowi dianggap telah menganulir hak sipil, politik, sosial, budaya, termasuk hak masyarakat adat dan hak ulayatnya. "Itu situasi umum di Papua," imbuh Beka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com