Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Kompas.com - 07/05/2021, 13:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah lebih hati-hati dalam memeriksa keaslian dokumentasi perizinan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia.

Rahmad menanggapi kasus 49 warga negara (WN) India yang masuk Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Terlebih, satu di antaranya tertular varian baru mutasi ganda B.1.617.

"Saya kira itu harus menjadi pelajaran kita bersama, apakah surat itu tidak valid dari sisi surat bebas sakit. Kemudian setelah sampai di Indonesia ternyata ditemukan positif, itu harusnya menjadi perhatian kita bersama, perhatian dari pemerintah," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik Terkait WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik

Rahmad menduga, surat bebas sakit atau bebas Covid-19 yang dibawa oleh WN India terkonfirmasi positif itu justru tidak valid.

Padahal, surat bebas Covid-19 itu menjadi salah satu persyaratan dalam perizinan WNA masuk Indonesia.

Menurut dia, hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan publik mengapa WN India justru diperbolehkan masuk di tengah larangan mudik.

"Bagaimana kok surat yang dibawa mereka itu ternyata tidak valid. Ternyata setelah dicek di Indonesia menjadi positif. Nah, ini menjadi pertanyaan publik juga, jangan sampai surat-surat yang dibawa entah itu diplomatik atau dari luar negeri yang diizinkan masuk ke kita itu membuat kita kebobolan bahwa ternyata mereka membawa virus," papar dia.

Oleh karena itu, Rahmad menilai, perlu penjelasan dari pemerintah secara gamblang agar tidak menimbulkan satu pro dan kontra yang tidak perlu.

Baca juga: Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Sebab, menurut dia, seharusnya pemerintah dan masyarakat saat ini fokus pada penanganan dan perlawanan terhadap virus corona.

"Paling penting adalah penjelasan secara resmi dan lebih gamblang, sehingga tidak memunculkan pro dan kontra yang tidak produktif sehingga mengganggu dari kebersamaan kita melawan pandemi," kata dia. 

Namun, lebih dari itu, Rahmad menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberi sanksi serius terhadap negara India dengan adanya kejadian ini.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan sanksi selama beberapa waktu agar tak memperbolehkan WN India masuk akibat terkonfirmasi positif Covid-19.

"Jangan sampai itu terulang kembali. Itu harus bagaimana, apakah itu sanksi untuk sekian lama tidak boleh masuk, karena memang ternyata dinyatakan positif setelah dinyatakan membawa surat sehat gitu ya. Nah, kan itu wewenang kita," kata dia. 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut, satu orang warga negara India yang masuk ke Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 karena tertular varian baru mutasi ganda B.1.617.

Baca juga: Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Satu orang tersebut termasuk ke dalam 49 warga negara India yang saat ini terkonfirmasi positif Covid-19.

Nadia mengatakan, identifikasi varian virus corona yang menjangkiti satu warga India itu diketahui setelah proses pemeriksaan sampel dan whole genome sequencing.

"Baru satu saja yang diketahui (hasilnya). Yang kemarin (WNA yang tarpapar B.1.617)," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com