Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rangkuman Informasi Vaksinasi Gotong Royong: Dimulai 17 Mei hingga Harga Vaksin

Kompas.com - 07/05/2021, 09:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN memutuskan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong digelar mulai 17 Mei 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri.

Sebagaimana diketahui, awalnya vaksinasi gotong dijadwalkan akan dimulai pada 9 Mei 2021.

Alasannya, agar pelaksanaan vaksinasi tersebut tidak terganggu dengan adanya libur Lebaran 2021.

"Kalau dipepet minggu ini nanti ada yang sudah divaksin, ada yang berapa ribu orang tertunda karena (libur) Lebaran, kita kan lebih lihat ke tanggal saja, maka ditunda sampai 17 Mei supaya selesai Lebaran sudah langsung lancar ke depannya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi secara virtual, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Arya mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong tersebut dibebankan kepada perusahaan swasta kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya.

"Jadi yang menanggung perusahaannya, buruh atau karyawannya yang menerima vaksinasi tetap gratis," ujarnya.

Berikut ini sejumlah fakta seputar program Vaksinasi Gotong Royong:

1. Stok vaksin

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya sudah menerima sebanyak 1.000.000 dosis Vaksin Sinopharm.

Rinciannya, pada 30 April 2021, sebanyak 482.400 dosis Vaksin Sinopharm didatangkan dari Sinopharm China National Pharmatical.

Kemudian, pada 1 Mei 2021, diterima sebanyak 500.000 dosis Vaksin Sinopharm dalam bentuk donasi dari pemerintah Uni Emirat Arab serta kedatangan 17.600 dosis Vaksin Sinopharm dari pabrikan China.

Baca juga: Satgas: 900.000 Dosis Vaksin Sinopharm Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Berdasarkan stok vaksin tersebut, Bambang menjelaskan, sebanyak 500.000 dosis Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.

Sedangkan, sebanyak 500.000 dosis yang didonasikan oleh Uni Emirat Arab masih menunggu arahan dari pemerintah terkait penggunaannya.

"Untuk penggunaan donasi nanti menunggu arahan dari pemerintah," kata Bambang dalam diskusi secara virtual, Kamis.

Baca juga: Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Ilustrasi vaksin Sinopharm yang diproduksi perusahaan farmasi China.SHUTTERSTOCK/Steve Heap Ilustrasi vaksin Sinopharm yang diproduksi perusahaan farmasi China.

2. Harga vaksin gotong royong

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pemerintah masih membahas harga yang akan ditetapkan untuk vaksin tersebut.

Ketetapan harga tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes).

"Permenkes terkait harga vaksin gotong royong sedang dibahas oleh Kemenkes dan akan diumumkan setelah ada keputusan resmi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Sementara itu, PT Bio Farma mengatakan, estimasi harga Vaksin Sinopharm sebesar Rp 500.000 per dosis beserta pelayanannya.

"Estimasi memang sudah pernah disampaikan kisaran Rp 500.000 per dosis sudah termasuk ke dalam pelayanan, kalau dua dosis sekitar Rp 1 juta," ujar Bambang.

Bambang menekankan, harga untuk vaksin tersebut belum final dan harus diserahkan ke Kemenkes.

3. Industri manufaktur jadi prioritas

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini akan memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, terutama perusahaan yang berada di zona merah Covid-19.

"Sesuai dari arahan pemerintah, yang diutamakan adalah yang zona merah ini daerah Jabodetabek awalnya akan dilakukan, baik industri manufaktur yang ada disekitarnya," kata Shinta Wakil Ketua Umun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani, Kamis.

Baca juga: Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Shinta mengatakan, industri manufaktur yang berada di zona merah memiliki banyak karyawan atau buruh yang harus segara divaksinasi.

Selain itu, ia mengatakan, sebanyak 17.832 perusahaan dengan jumlah 8,6 juta peserta sudah mendaftar melalui Kadin untuk mengikuti vaksinasi gotong royong.

"Tapi sekali lagi bukan berarti yang lain enggak dapat, ini hanya menunggu giliran. Jadi saya bilang ke teman-teman pengusaha mohon kita bersabar," ujarnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

4. Pekerja asing

Pemerintah memperbolehkan pekerja asing mengikuti vaksinasi gotong royong. Dengan syarat, mereka harus memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Untuk pekerja asing, karena banyak yang nanya, boleh mengikuti (vaksinasi gotong royong) dengan mendaftar dan melampirkan KITAS dan KITAP," kata Shinta.

Baca juga: Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

5. Fasilitas kesehatan

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong bisa dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik swasta dan tidak sedang melayani program vaksinasi pemerintah.

"Bisa juga nanti menggunakan fasyankes yang Bio Farma holding siapkan, bisa melalui Kimia Farma atau Indofarma klinik-klinik yang memenuhi syarat sebagai fasyankes," kata Bambang.

"Dan fasyankes bisa dimana pun yang penting datanya terintegrasi dengan data pemerintah," ucap dia.

Baca juga: 1.672.880 Kasus Covid-19 Indonesia dan Rencana Sosialisasi Vaksin Gotong Royong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com