Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut perkembangan pengarusutamaan gender di Indonesia cenderung merangkak.

Hal tersebut terlihat dalam laporan Global Gap Gender Index yang menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender di Indonesia berada pada peringkat lima di antara negara ASEAN lainnya.

"Dalam laporan Global Gap Gender Index, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 153 negara. Sedangkan di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Lenny N. Rosalin, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Dukungan Semua Pihak Lapis Pertama Pencegahan TPPO

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 mencapai 71,39 persen. Jumlah tersebut naik pada 2019 menjadi 71,92 persen.

Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 90,99 persen pada 2018. Angka ini meningkat tipis menjadi 91,07 persen pada 2019.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 72,10 persen pada 2018 dan menjadi 75,24 persen pada 2019.

"Hal ini menjadi tantangan untuk melakukan percepatan pengarusutamaan gender Indonesia. Terlebih dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu kesetaraan gender," kata Lenny.

Baca juga: Menteri PPPA Harap Program Sekolah Perempuan di NTT Direplikasi di Daerah Lain

Lenny menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan salah satu dari empat strategi pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Oleh karena itu, Kementerian PPPA pun mengusulkan penambahan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu kategori kinerja penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah pada APBN 2022.

Pengarusutamaan gender sendiri tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.

Namun, sejumlah indikator utama tercapainya pengarusutamaan gender belum menunjukkan capaian yang ideal.

Baca juga: Menteri PPPA: Budaya Patriarki Masa Pandemi Covid-19 Berisiko Besar bagi Perempuan dan Anak